JAKARTA, PANJI RAKYAT: Pernyataan yang diutarakan oleh Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dinilai kontraproduktif, soal enggan berkoalisi dengan partai “tukang impor” dan menyinggung Presiden Joko Widodo.
Karena kebijakan impor adalah keputusan dari Jokowi. Dengan begitu, seharusnya PDIP mengkritik petugas partainya.
BACA JUGA: PDIP Terlalu Lamban Memilih Capres 2024, yang Lain Malah Sudah Melesat
“Pernyataan Hasto penuh dengan kontraproduktif, karena secara tidak langsung dengan pernyataannya akan menyinggung Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan,” ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, dilansir dari Rmol, Minggu (5/2).
Ia mengatakan, sejatinya tugas menteri melaksanankan intruksi sesuai program yang dibuat oleh Presiden Jokowi.
Apabila PDIP tidak mau berkoalisi bersama partai tukang impor, sama saja seperti menunjuk hidung Jokowi secara langsung.
“Mestinya sebagai petugas partai, PDIP dapat menegur Jokowi secara langsung, kalau ternyata Jokowi maupun menterinya selalu lakukan impor, tidak malah blunder mengungkapkan kepada publik,” kata Saiful.
Bila menilik dalam struktur Pemerintahan, tidak ada nama program dari Menteri, yang ada hanya program dari Presiden. Denga demikian, seharusnya Presidenlah yang bertanggung jawab bukan Menteri, karena tugasnya adalah membantu Presiden.
BACA JUGA: Ada Proyek IKN, Dijadikan Kesempatan Maling! Polisi Tangkap Pelaku Pencuri Monitor
Kalau memang pernyataan Hasto untuk Jokowi, ke mana saja PDIP selama ini, kok baru datang setelah pesta sudah hampir bubar. Ini menandakan PDIP bertentangan dengan apa yang sebenarnya dikatakan Ketua Umumnya, yakni kalau Jokowi tidak ada PDIP kasihan,” pungkas Saiful.
