JAKARTA, PANJI RAKYAT: KPU melakukan tindakan yang ditempuh melawan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang sudah dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), telah memerintahkan untuk menunda Pemilu 2024.
KPU melakukan penyerahan memori banding atas putusan PN Jakpus tersebut, pada perkara nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jut.Pst di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/3).
Ketua KPU RI, Hasyim Asyari menjelaskan, perihal penyerahan dokumen memori banding diserahkan oleh Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa, Andi Krisna.
“Sudah (dikirim dokumen memori banding oleh KPU ke PN Jakpus hari ini),” ujar hasyim, dilansir dari Rmol, Jumat (10/3).
Ia belum menjawab, ketika saat ditanya isi dari dokumen memori banding untuk melawan putusan kontroversi PN Jakpus itu.
Namun, isi memori banding itu sempat disinggung oleh pimpinan KPU RI, Andi Krisna dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang membahas soal Putusan PN Jakpus atas perkara gugatan Prima bersama para pakar hukum tata negara, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/3).
“Kurang lebih poin terkait dengan potensi absolut PN Jakpus, kemudian desain penegakan hukum pemilu,” katanya saat ditemui di PN Jakpus.
BACA JUGA: Rekontruksi Penganiayaan Brutal David, Pacar Tersangka Tak Dihadirkan Beralasan Sudah Sesuai UUD
“Dan juga yang penting adalah amar putusannya, bahwa diantaranya tahapan pemilu dilaksanakan 2 tahun 4 bulan 7 hari, yang ini KPU menganggapnya sebuah kekeliruan. Kurang lebih seperti itu,” demikian Andi Krisna.
