JAKARTA, PANJI RAKYAT: Rencana kenaikan biaya ibadah haji yang dinilai kemahalan, Komisi VIII DPR RI melakukan penolakan.
Penolakan tersebut, disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad menyatakan menolak rencana kenaikan biaya haji yang dibebankan Rp69 juta kepada anggota jemaah haji.
BACA JUGA: Demi Kesejahteraan Petani, PDIP Mulai Ikrar Stop Impor Beras
“Menolak kenaikan biaya haji sebesar itu karena memberatkan calon haji,” kata Achmad dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Ia menyampaikan hal tersebut, saat tengah melakukan kunjungan kerja dan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dengan pihak penyelenggara haji di Arab Saudi, Kamis (2/2), untuk mengecek langsung terkait dengan kesiapan dan memastikan estimasi ideal ongkos haji.
“Tadi kami baru saja selesai rapat Panja, rapat di Kedutaan RI di Mekah, yang dihadiri Dirjen PHU (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah), penyelenggara haji di Mekah, dan maskapai Garuda,” ujarnya.
Ia berharap pada Kementrian Agama, untuk mengkaji kenaikan tersebut, menaikkannya sesuai kemampuan masyarakat di bawah angka Rp 50 juta.
Latar belakang jemaah haji dari berbagai profesi, dengan kenaikan biaya haji menjadi Rp69 juta dirasa akan memberatkan masyarakat, karena kemampuan ekonomi yang berbeda-beda.
“Kita tahu ‘kan kebanyakan yang naik haji dari para petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh yang mempunyai keinginan melaksanakan kewajiban umat Islam. Akan tetapi, niat suci itu terhalang dengan biaya yang sangat mahal. Sebenarnya ini harus dipikirkan Pemerintah, tanpa harus memberatkan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan biaya haji harus mampu ditekan oleh Pemerintah
tanpa mengurangi pelayanan terbaik yang diberikan kepada jemaah haji.
“Tugas Pemerintah ‘kan sebenarnya seperti itu membuat kebijakan yang memudahkan masyarakat dan pelayanan yang baik,” katanya.
Adapun penolakan biaya haji pada nominal tersebut, Panja Komisi VIII DPR RI mengusulkan ke Kemenag RI untuk dapat menurunkan beberapa komponen biaya haji. Misalnya, biaya katering, maskapai penerbangan, akomodasi hotel, dan waktu jemaah haji selama di Mekah.
“Hasil dari Panja tadi, ada lima poin kesepakatan yang kami usulkan menekan biaya,” ucapnya.
Pada sisi akomodasi jemaah haji, Komisi DPR III mengusulkan juga kontrak hingga 5 tahun, yang sebelumnya hanya 1 tahun saja.
“Jadi, setiap ada kenaikan, setiap tahunnya bisa terhindari karena sudah ada kontrak selama 5 tahun. Jadi, haji itu ‘kan satu kali dalam setahun, sisanya bisa untuk jamaah umrah. Jadi, enggak perlu susah-susah lagi,” tuturnya.
Dalam mengefisienkan waktu, jemaah haji yang semulanya berada di tanah suci selama 40 hari menjadi 30 atau 35 hari.
“Ini ‘kan jika diturunkan waktu dikurangi, misalnya sampai 30 hari atau anggap saja 35 hari lumayan akan mengurangi biaya operasional jemaah haji. Begitu pula dengan hotel harus mencari hotel lebih dekat dengan Masjidilharam, biaya akomodasi itu bisa ditekan,” ucapnya.
Dengan begitu, memangkas biaya pada beberapa aspek ibadah haji akan berdampak pada penurunan biaya haji sehingga tidak akan memberatkan masyarakat.
“Umat Islam ke Tanah Suci, ke Tanah Suci naik haji, jeritan jemaah calon haji, juga jeritan anggota DPR RI,” katanya sembari berpantun.
Menilik pada sebelumnya, Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI, Kamis (19/1) Kementrian Agama mengusulkan, rerata BPIH Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi menjadi Rp98,89 juta per anggota jamaah.
Pada jumlah usulan biaya tersebut, per invidu jamaah haji dikenakan biaya sebesar 70 persen atau Rp69,19 juta per orang. Sementara itu, sisa 30 persen atau Rp29,7 juta sisanya dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.
BACA JUGA: Pertemuan PKS dan Nasdem, tak Bahas Soal Cawapres Buat Anies
“Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini telah melalui proses kajian,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
