JAKARTA, PANJI RAKYAT: Pemerintah Inggris terus memperkuat regulasi internet di dunia maya, terutama dalam menghadapi meningkatnya ancaman konten ilegal yang tersebar di internet.
Undang-Undang Keamanan Online yang diberlakukan pada Oktober 2023 di Britaia menjadi langkah penting dalam mengatur konten yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
Undang-undang ini mengharuskan perusahaan teknologi untuk menghapus konten ilegal dan berbahaya dari platform mereka, dengan ancaman denda besar dan hukuman penjara bagi manajer senior jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.
BACA JUGA: Pasca Sumpah Pocong, Saka Tatal akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim
Memuat Sputnik dan Oana Kerusuhan yang dipicu oleh insiden penikaman tragis di Negeri Elizabeth tersebut, tepatnya, di Southport pada 29 Juli 2024,menjadi sorotan penduduk sekitar dan pemerintah setempat.
Insiden yang menewaskan tiga anak dan melukai beberapa lainnya ini, disusul dengan penangkapan seorang remaja berusia 17 tahun, telah memicu aksi protes yang berujung pada bentrokan dengan aparat kepolisian.
Isu ini semakin kompleks setelah munculnya unggahan di media sosial yang menyebutkan bahwa pelaku penikaman adalah seorang imigran, meskipun kemudian terbukti bahwa pelaku adalah warga negara Inggris kelahiran Wales dengan keturunan dari Rwanda. Pernyataan tanpa dasar ini memicu kebencian yang berujung pada kericuhan.
Dalam situasi ini, Elon Musk, pengusaha Amerika Serikat, ikut memanaskan suasana dengan mengunggah di X bahwa “perang saudara tidak bisa dihindari.” Pernyataan ini dianggap tidak berdasar oleh juru bicara Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, namun tetap menambah keruh suasana di tengah masyarakat.
Undang-Undang Keamanan Online yang diberlakukan di Inggris bertujuan untuk melindungi masyarakat dari konten yang dapat menimbulkan bahaya, baik secara fisik maupun mental. Namun, revisi terhadap undang-undang ini menjadi isu krusial di tengah meningkatnya ketegangan sosial.
Regulator media Ofcom memiliki wewenang untuk mendenda perusahaan teknologi yang gagal mematuhi undang-undang ini. Selain itu, manajer senior dari perusahaan tersebut juga dapat dikenakan hukuman penjara jika terbukti lalai dalam menghapus konten ilegal.
Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab yang diharapkan dapat menekan penyebaran konten berbahaya dan meningkatkan keamanan digital di Inggris.
Meski demikian, penerapan undang-undang ini tidak lepas dari kontroversi. Banyak pihak yang mempertanyakan sejauh mana batasan kebebasan berekspresi dapat ditekan demi menjaga keamanan. Terlebih, dengan adanya insiden yang memicu kerusuhan seperti yang terjadi di Southport, beberapa kelompok masyarakat khawatir bahwa langkah ini dapat digunakan untuk membungkam suara oposisi atau kelompok minoritas.
Di sisi lain, perusahaan teknologi juga menghadapi tantangan besar dalam mengimplementasikan aturan ini, terutama dalam menyaring dan menghapus konten dalam skala besar. Dengan semakin canggihnya teknologi, konten berbahaya bisa tersebar dengan cepat dan sulit dilacak, sehingga memerlukan upaya yang lebih intensif untuk memastikan bahwa platform tetap aman bagi penggunanya.
Kerusuhan yang terjadi di Inggris telah memberikan dampak signifikan pada stabilitas sosial dan politik negara tersebut. Selain meningkatkan ketegangan antara komunitas, kerusuhan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Masyarakat Inggris bereaksi keras terhadap insiden penikaman dan kerusuhan yang terjadi. Aksi protes yang awalnya damai berubah menjadi kekerasan setelah munculnya informasi yang salah tentang pelaku penikaman. Pemerintah Inggris, di bawah pimpinan Keir Starmer, berusaha keras untuk menenangkan situasi, namun tantangan tetap ada, terutama dengan adanya campur tangan pihak luar seperti Elon Musk.
Meskipun pelaku penikaman bukan imigran, kerusuhan ini telah membuka kembali perdebatan mengenai kebijakan imigrasi di Inggris. Beberapa pihak menggunakan insiden ini sebagai alasan untuk menyerukan pengetatan kebijakan imigrasi, sementara yang lain menekankan pentingnya integrasi dan inklusi sosial sebagai cara untuk mengurangi ketegangan antar komunitas.
