JAKARTA, PANJI RAKYAT: Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siroj meminta pada Pemerintah, untuk lebih ekstra mengawasi para pejabat pajak.
Said Aqil menilai, agar pejabat pajak dapat bekerja lebih serius. Bagaimana tidak, Ia melarang warga NU agar tidak membayar pajak, karena fenomena di masa silam.
BACA JUGA: Bharada E Mendekam di Rutan Bareskrim Polri, Diberlakukan seperti Tahanan Lain
“Waktu kasus Gayus Tambunan, ulama NU saat itu sepakat untuk meminta warga NU untuk tidak bayar pajak karena ternyata dipakai dan diselewengkan oleh orang-orang seperti Gayus Tambunan,” terang Said Aqil di RS Mayapada Hospital Kuningan Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2023).
“Saat itu pak SBY mengutus staf bertemu para ulama untuk meminta oara ulama untuk membatalkan fatwa tersebut. Saat itu kita bilang kalau memang uang pajak dipakai untuk kepentingan rakyat ya kita cabut dan saat itu pemerintah setuju makanya kita tetap menghimbau warga NU bayar pajak,” jelasnya menegaskan.
Ia berpandangan, peristiwa tersebut telah melukai masyarakat, karena pejabat DJP ternyata banyak yang memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri.
“Maka kalau memang pemerintah masih seperti itu bukan tidak mungkin ancaman seperti yang ada di jaman Gayus Tambunan akan terjadi lagi. Makanya kita imbau pemerintah awasi dan manfaatkan benar-benar pajak yang didapat dari rakyat untuk kepentingan pembangunan Indonesia,” tuturnya.
Namun, Ia mempercayai Pemerintahan era ini yang dapat bersikap tegas dan membela masyarakat. “Kita masih percaya Pemerintah lewat Kementerian Keuangan untuk serius menangani kasus ini. Dan ke depan gak keulang lagi kasus-kasus ini yang mencederai masyarakat,” tuturnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, atas kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy sebagai anak eks pejabat pajak.
BACA JUGA: Bharada E Mendekam di Rutan Bareskrim Polri, Diberlakukan seperti Tahanan Lain
Bukan hanya kasus anaknya yang disorot, harta kekayaan Rafael Ulun sebagai sang ayah, juga ikut disinggung. Sampai-sampai Rafael Ulun ditindak pencopotan jabatan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani.
