JAKARTA, PANJI RAKYAT: Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, KPK tidak mau terjebak pada potensi konflik dalam skala luar, setelah melakukan penangkapan pada Lukas Enembe.
“Selama proses kerja, sejumlah pernyataan atas klaim potensi konflik berskala luar biasa diarahkan kepada KPK, tetapi KPK tidak mau terjebak atas klaim itu,” kata Firli, seperti dikutip Antara, Sabtu (14/1/2023)
BACA JUGA: Menatap Pemilu 2024, Ijtima Ulama Perintahkan Cak Imin Menagkan PKB
Kemudian dirinya mengatakan, KPK perlu berhati-hari saag melakukan penangkapan pada Lukas Enembe. “Pada perjalanannya, KPK sungguh berhati-hati karena menjaga masyarakat Papua. Artinya, harus memberantas korupsi dan sekaligus memastikan keamanan Papua dan Papua harus tetap dalam damai,” tambahnya.
Dengan demikian, KPK memegang tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan pedoman-pedoman hukum saat menindak kasus Lukas Enembe. “Karena pedoman hukum berlaku dan prinsip menjunjung tinggi HAM adalah bagian dari komitmen kerja profesional KPK. Siapa pun yang melanggar hukum dan melakukan korupsi akan dikejar oleh KPK di mana pun dan kapan pun,” jelasnya.
Ia bersama pihaknya juga sering mendengar, terkait masyarakat Papua mengeluhkan bagaimana anggaran dana otonomi khusus (otsus) begitu besar, namun efek kesejahteraannya sangat kecil bagi masyarakat Papua secara umum.
“Data-data statistik tentang ini menunjukkan kepada masyarakat bahwa memang itulah yang terjadi ketika elit-elit daerah menggunakan dana transfer pusat untuk berpesta pora. KPK telah menghentikan pesta pora ini dilakukan oleh siapa pun dan kapan pun,” kata Firli.
Selain itu kata dia, sejumlah elite politik di Papua memainkan isu dan opini politik untuk membenarkan tindakan-tindakan pencurian uang negara agar seolah-olah perampokan dan korupsi yang mereka lakukan itu adalah untuk rakyat dan atas nama rakyat. “Faktanya, tidak ada pembangunan apalagi keadilan sosial yang tercipta dalam koalisi korupsi tersebut, kecuali kemiskinan dan kesengsaraan,” tuturnya.
BACA JUGA: Kecelakaan Mobil Tabrak Truk di Ngawi, Korban Menjadi Bertambah
Masyarakat Papua telah lama sadar, dalam keperpihakan hukum untuk memberantas sejumlah elit tersebut dan pejabat yang berpesta pora menggunakan uang otsus/anggaran Papua. “Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, semoga ke depan tidak ada lagi pejabat yang menggunakan dan menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh rakyat dengan cara yang menyimpang,” ujar Firli.
(Saepul.Rohman)
