JAKARTA, PANJI RAKYAT: Golkar masih membuka komunikasi, meski itu pun dengan partai di luar Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), termasuk dengan PDIP.
Dengan itu, sudah terjadi kesepakatan di dalam KIB menghormati masing-masing parpol peserta koalisi dan penjajakan koalisi.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, yang menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menyatakan terbuka membangun koalisi dengan tiga parpol pendukung pemerintah salah satunya Golkar.
BACA JUGA: Polisi Gadungan Pura-pura penjual motor, Diringkus Polres Jakbar, Laganya Seperti Intel!
“Partai Golkar sikapnya saya katakan kita terbuka, kami sudah sepakat di internal KIB bahwa beberapa kesepakatan, pertama kami menghormati apapun keputusan masing-masing internal partai,” kata Doli kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3).
Doli menjelaskan, ketika KIB terbentuk semua parpol yang dalam koalisi Golkar, PAN, dan PPP mengusung capres dari masing-masing partai.
“Nanti kita punya momentum yang kita sepakati bersama, bicarakan paket capres dan cawapres. Itu dibicarakan bertiga. Jadi, sekali lagi kita hormati putusan masing-masing-masing partai,“ tuturnya.
Lanjut, Doli, KIB telah menyepakati bahwa koalisi itu tidak bersikap eksklusif. Sehingga, tidak anti untuk berkomunikasi dengan partai lain.
“Makanya Pak Airlangga bertemu Surya Paloh, PKS, AHY, ketemu dengan siapa saja. Sama juga dengan Zulhas bertemu dengan pemimpin yang lain, begitu juga dengan Mardiono. Itu kesepakatan yang sampai saat ini masih kita pegang bersama,” pungkasnya.
Dari PDIP, Djarot Syaiful Hidayat menyatakan partainya terbuka bekerja sama, berkoalisi dengan parpol lain pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, di Pilpres 2024 nanti.
Ketua DPP PDIP ini mencotohkan, andai PDIP menjalin poros politik dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), itu wajar saja.
Djarot melihat, PDIP mempunyai sejarah kedekatan apabila membentuk poros dengan PPP, lantaran Megawati Sukarnoputri saat menjabat Presiden RI didampingi Hamzah Haz sebagai Wapres.
Dia lantas mencontohkan lainnya, jika PDIP membentuk poros bersama PBB. Menurutnya, Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra pernah tercatat sebagai menteri ketika Megawati menjabat Presiden RI.
BACA JUGA: Polisi Gadungan Pura-pura penjual motor, Diringkus Polres Jakbar, Laganya Seperti Intel!
“Dengan Partai Golkar juga seperti itu. Namun, apakah ini terkait dengan pencalonan presiden dan wakil presiden? Itu masih jauh,” kata Djarot di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa kemarin (14/3).
