BANDUNG, PANJI RAKYAT : Dirut PT Alfatih berinisial RMY, diamankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat.
PT Alfatih adalah pengelola perusahaan Travel Haji furoda ilegal yang diperkirakan merugikan 45 calon jemaah haji.
Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, 45 jemaah itu dideportasi Pemerintah Arab Saudi karena visa yang digunakan tidak berlaku. Korban mengalami kerugian dengan total Rp4,6 miliar.
“Ini terjadi pada Juli 2022 melibatkan 45 jemaah calon haji yang bisa dianggap ditipu oleh pelaksana haji yang tidak memiliki legalitas,” kata Ibrahim di Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (4/1/2023).
Dia mengatakan, kasus itu bermula adanya korban yang berdatangan ke Polda Jawa Barat pada periode Juli 2022. Kemudian laporan tersebut dibuat pada Agustus 2022.
Sementara itu, Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Barat Kombes Pol Arif Rachman mengatakan RMY merupakan spesialis pemalsuan dokumen.
RMY menggunakan visa wisata dari Malaysia ke Arab Saudi, kemudian diubah menjadi visa haji bagi para calon jemaah Travel Haji Furoda.
Namun, kata dia, hal itu bisa terdeteksi Pemerintah Arab Saudi karena visa yang digunakan para korban tidak berlaku sehingga dideportasi.
Berdasarkan penyelidikan, perusahaan travel yang dikelola RMY tidak memiliki izin Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dari Kementerian Agama, dan untuk menjaring para calon haji, RMY menyasar sejumlah pengajian di berbagai daerah.
Adapun alamat PT Alfatih menurutnya berada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, tetapi lokasinya fiktif.
“RMY ini meyakinkan para calon jemaah haji bahwa dirinya bisa memberikan fasilitas VIP, manasik haji tiga kali, dan berbagai fasilitas haji, termasuk naik haji tanpa antre,” kata Arif.
Setelah para calon haji dideportasi, RMY menjanjikan akan mengembalikan biaya yang telah dibayarkan para jemaah. Namun, kata dia, hingga awal 2023 belum ada upaya pengembalian uang kerugian tersebut.
Sejauh ini, RMY sebagai tersangka tunggal karena para pegawai di perusahaan Travel Haji Furoda bodong itu tidak ikut terlibat.
karena perbuatannya tersebur, Arif mengatakan RMY dijerat dengan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang ibadah haji dan umrah, diancam dengan hukuman enam tahun penjara dan denda sebesar Rp6 miliar.
(WIRA)
