JAKARTA, PANJI RAKYAT: Menko Polhukam, Mahfud MD menyampaikan, pemerintah telah mengikuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan batasan untuk menjadi komisioner lembaga antirusuah tersebut.
Mahfud menyebut, keputusan MK itu telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).
BACA JUGA: Jaksa Agung Urgen Dana Kinerja Rp11 Triliun, Walah Sudah Dikira-kira Toh?
“Terkait dengan putusan MK tentang masa jabatan komisioner KPK dan batas usia untuk menjadi komisioner KPK yang sudah diputuskan oleh MK, maka pemerintah sesudah mempertimbangkan perdebatan di kalangan akademisi, di kalangan praktisi, di kalangan ahli ketatanegaraan, pemerintah memutuskan mengikuti putusan MK,” ujar Mahfud usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).
Pada putusan ini, kata Mahfud, pemerintah berbeda pandangan dengan MK. Namun, kata dia, di antara pandangan yang berbeda, ada prinsip yang lebih penting di atas itu semua.
“Sehingga, karena MK menyatakan jabatan komisioner KPK itu berlaku lima tahun dan berlaku untuk periode yang eksisting, yang sekarang ada, maka itu akan diikuti perintah,” kata Mahfud.
“Sesuai dengan ketentuan konstitusi bahwa putusan MK itu final dan mengikat. Terlepas dari kita suka atau tidak suka,” ujar Mahfud.
Sebelumnya, MK mengkabulkan permohonan uji materi terkait perubahan masa jabatan pimpinan KPK, dari yang tadinya empat tahun menjadi 5 tahun yang diajukan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron.
Pada pertimbangannya, hakim konstitusi menyimpulkan bahwa sistem perekrutan pimpinan KPK dengan jangka waktu empat tahun menyebabkan kinerja pimpinan KPK dinilai dua kali oleh presiden dan DPR yang sama.
MK berpendapat bahwa penilaian ganda tersebut dapat mengancam independensi KPK karena presiden maupun DPR berwenang melakukan seleksi atau rekrutmen sebanyak dua kali dalam satu periode atau masa jabatan.
Selain itu, MK mengkabulkan permohonan koreksi batas usia 50 tahun untuk calon pimpinan KPK.
MK memandang bahwa Pasal 29 huruf e UU KPK yang baru bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
BACA JUGA: Prabowo Mau Dipanggil Jokowi Soal Proposal Ukraina, Bukan Sekedar Politik Pemerintahan?
