JAKARTA, PANJI RAKYAT: Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) selayaknya menyerahkan nama Cawapres kepada Anies Baswedan sebagai Bacapres mereka.
Sehingga Demokrat tak akan mundur ke belakang membahas nama-nama Cawapres yang sudah melewati macam tahapan selama kurang lebih empat bulan terhitung dari piagam koalisi ditandatangani.
Hal itu ditegaskan Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief. “Adapun terkait pilihan nama Cawapres, Partai Demokrat konsisten untuk menyerahkan keputusan itu terhadap Capres Anies Baswedan,” tegas Andi Arief.
BACA JUGA: Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun, Suka Atau Tidak Suka
Walau begitu, kata Arief, partai mereka berhak untuk mengusung kader utamanya sebagai Capres atau Cawapres, apalagi mempunyai kans dalam elektabilitas. Namun, proses penjaringan dalam Demokrat, harus melewati berbagai tahapan.
“Nama yang diperhitungkan pun tidak tunggal. Bahkan, pada awalnya kader PD menginginkan AHY sebagai Capres. Tetapi, karena Partai Demokrat tidak mungkin mengusung Capres sendiri, maka nama Anies Baswedan menguat sebagai hasil kompromi Demokrat bersama Partai Nasdem dan PKS untuk memenuhi PT 20 persen,” tuturnya.
Meski AHY mempunyai elektabilitas baik, tapi tak menutup kemungkinan untuk memperhitungkan calon alternatif lain.
“Ketum AHY bahkan memerintahkan saya sebagai Kepala Bappilu untuk memperhitungkan alternatif nama-nama lain tersebut,” ujarnya.
Menyangkut pembahasan Cawapres, diikuti Hadir dalam paparan itu: Tim Capres, Sekjen PD, Sekretaris MTP (Majelis Tinggi Partai) dan Kabappilu.
“Hadir dalam paparan itu: Tim Capres, Sekjen PD, Sekretaris MTP (Majelis Tinggi Partai) dan Kabappilu,” ungkapnya.
Andi Arief menegaskan, Demokrat siap dikonfortir dengan tim Anies Baswedan, nama-nama yang diusulkan bersifat tidak mutlak.
“Selain AHY, ada nama Khofifah Indar Parawansa, Sandiaga Uno, Yenny Wahid, Andika Perkasa, Ahmad Heryawan, Ahmad Syaikhu, Salim Segaf Al-Jufri dan Ridwan Kamil,” tandasnya melansir RMOL, Jumat (9/6/2023).
BACA JUGA: Prabowo Mau Dipanggil Jokowi Soal Proposal Ukraina, Bukan Sekedar Politik Pemerintahan?
