JAKARTA, PANJIRAKYAT: Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, merespon lontaran kritikan Anies Baswedan pada susunan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta itu berpandangan, bahwa pemerintahan Prabowo dinilai jauh dari prinsip meritokrasi, atau sistem yang mengutamakan kemampuan dan prestasi dalam menentukan jabatan publik.
Menanggapi hal itu, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif setiap presiden, dan masing-masing memiliki pendekatan tersendiri dalam memilih para pembantunya di pemerintahan.
“Ya semua presiden punya cara masing-masing ya, menyusun kabinet,”
kata Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria, dikutip Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, Indonesia adalah negara yang sangat besar dan luas, dengan beragam persoalan kompleks yang membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang menyeluruh dan bijak.
Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki gaya kepemimpinan yang terbuka dan akomodatif dalam mendengarkan berbagai pandangan dari seluruh lapisan masyarakat.
Ia menilai, Prabowo tidak hanya berfokus pada kelompok tertentu, melainkan berupaya mengakomodasi semua pihak agar dapat berkontribusi dalam membangun bangsa.
“Bapak Presiden itu selalu akomodatif, selalu ingin menggerakkan, mengajak seluruh elemen masyarakat berbuat,”
tutur Ariza.
Lebih lanjut, ia menyebut bahwa setiap kebijakan dan program yang dihadirkan Prabowo selalu berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Yang penting nanti kita lihat hasilnya apa, apa pendapat masyarakat. Semua program-program yang dibuat, dihadirkan Bapak Presiden Prabowo untuk kepentingan rakyat bangsa ya,”
ujarnya menegaskan.
Sebelumnya, Anies Baswedan menyampaikan kritiknya terkait komposisi Kabinet Merah Putih saat menjadi pembicara kunci dalam dialog kebangsaan DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Ballroom UTC Semarang, Rabu (8/10/2025).
Dalam pernyataannya, Anies menilai bahwa praktik transaksional dalam birokrasi dan politik telah menjauhkan sistem pemerintahan dari prinsip meritokrasi. Ia menyoroti bahwa jabatan publik kini cenderung diberikan berdasarkan relasi politik dan kepentingan kekuasaan, bukan semata-mata pada kemampuan dan kinerja seseorang.
Menurutnya, hal ini berpotensi melemahkan profesionalisme birokrasi dan membuat kebijakan publik kehilangan efektivitasnya jika tidak segera dikembalikan ke asas kemampuan dan integritas.
(Saepul)
