JAKARTA, PANJIRAKYAT: Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, pihaknya kemungkinan akan banyak melakukan penyesuaian program, karena perintah Presiden Prabowo seiring pangkasan anggaran.
Hal itu, tertuang dalam perintah Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Melalui instruksi itu, pemerintah menargetkan pemangkasan APBN dan APBD 2025 sebesar Rp305,69 triliun.
“Dari Kementerian ESDM, sesuai arahan presiden, sesuai dengan arahan bagaimana itu ketahanan energi,” kata Yuliot kepada wartawan, Sabtu (25/1/2025).
Saat ini, total pagu anggaran Kementerian ESDM untuk 2025 yang telah disetujui DPR RI, sebesar Rp3,909 triliun.
Adapun rinciannya, terdiri atas nilai Rp 336,117 miliar untuk alokasi Sekretariat Jenderal , Rp 95,35 miliar.Inspektorat Jenderal, Rp566,68 miliar Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), dan Rp 457,92 miliar untuk DIrektorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Lalu, anggaran lainnya sebesar Rp 369,56 miliar untuk Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Rp63,77 miliar untuk Dewan Energi Nasional ,Rp617,9 miliar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM ) ESDM, dan Rp488,95 miliar untuk Badan Geogologi.
Selanjutnya, alokasi Rp566,98 miliar untuk Direktorat Jenderal Energi Baru,Terbarukan, dan Konservasi Energi (DItjen EBTKE),serta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) masing-masing,Rp254,29 miliar danRp92,12 miliar.
Yuliot menjelaskan, meskipun Prabowo meminta menekankan Kementerian untuk melakukan penghematan anggaran, tetapi ketahanan energi nasional harus tetap terjaga.
Dengan demikian, aktivitas -aktivitas lapangan Kementerian ESDM akan disesuaikan dengan anggaran yang ada,demi memenuhi target tersebut.
“Kami sedang menyesuaikan kegiatan -kegiatan,fokus dengan ketersediaan energi secara nasional.Ketahanan energi,” jelasnya.
(Saepul)
