JAKARTA, PANJI RAKYAT: Anggota Fraksi Golkar DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta, jangan mengkaitkan isu pemilu 2024 dengan isu perpanjangan jabatan Kepala Desa (Kades), yang beberapa hari lalu sedang hangat dibahas.
Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar itu berkata, wacana perpanjangan masa jabatan kades lewat revisi UU Desa itu dapat menjadi pintu masuk dari perpanjangan masa jabatan presiden.
BACA JUGA: Berserakan! Polisi Temukan 10 Ton Ganja di Pegunungan Aceh
itu sebanya, kepentingan dari keduanya adalah berbeda, baik itu dari payung hukumnya yang tak berkaitan. “Ini yang harus kita hindari, itu yang juga saya khawatirkan. Jangan sampai isu perubahan masa jabatan (kepala desa) terkait dengan soal kepentingan menjelang Pemilu 2024,” kata Ahmad Doli, di Jakarta (23/1).
“Kalau jabatan presiden, kita bicara soal amendemen UUD 1945. Jadi, saya kira enggak ada kaitannya, jauhlah,”sambungnya.
Doli menyampaikan, para anggota DPR sejak dilantik 2019 lalu, telah berkomitmen ingin merevisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).
Menyambung Doli, para anggota DPR pun telah memasukkan revisi UU Desa dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI Periode 2019-2024.
“Kami ngusulinnya sudah lama loh usulan revisi undang-undang itu. Nah, kenapa didesak sudah memasuki tahapan pemilu dan dikaitkan dengan isu perpanjangan? Itu menurut saya harus diluruskan,” katanya.
Namun, langkah revisi terhadap UU Desa tak bisa dilakukan, bila tidak melalui kesempakatan bersama Pemerintah. “Jadi, sebetulnya kami menunggu dari Pemerintah kapan kami akan merasa penting perlu membahas revisi undang-undang ini (masa jabatan kepala desa), kalau kami sudah siap,” ucapnya.
Ia memaparkan, UU Desa tak lepas dari nawa cita untuk mempercepat kemajuan pembangunan desa. Untuk itu, revisi terhadap UU Desa tidak bisa dilihat secara pragmatis dengan melakukan perbaikan terhadap pasal tertentu saja.
“Kalau revisi undang-undang enggak bisa kami cuma bisa kami perbaiki (masa jabatan kepala desa) enam jadi sembilan (tahun), itu pasti akan berdampak. Kenapa? Karena kami mau buat undang-undang itu kan bukan hanya untuk kepentingan satu, dua, tiga, tapi untuk kepentingan nasional,” jelasnya.
Komisi II DPR juga akan melakukan pengkajian secara keseluruhan, untuk merevisi UU Desa melalui perspektif yang ditujukan bagi kemajuan Desa. Perpanjangan jabatan Kades hanya salah satu di antaranya, yang akan dilakukan pula kajian terkait efektivitasnya.
“Karena gini, apa pun pasal yang ada di satu undang-undang saling keterkaitan, misal (masa jabatan kades) sembilan tahun kami ubah, pasti akan ada dampaknya,” ujar Doli.
BACA JUGA: Bukan Main-main! Positif Campak Menginjak 508 kasus
Sebelumnya pada waktu lalu (17/1) demonstran yang terdiri dari kalangan Kades, menyerukan perpanjangan jabatan menjadi sembila tahun, di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
