JAKARTA, PANJI RAKYAT: Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), yang tak memenuhi persyaratan KPU untuk maju pada Pemilu 2024, hingga melakukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat (PN Jakpus) dalam menunda Pemilu 2024.
Tindakan yang dilakukan partai Prima ini, lantaran tak ada opsi lagi untuk memperjuangkan sebagai peserta Pemilu 2024.
BACA JUGA:
Hal demikian, diungkap oleh Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal, bahwa pihaknya tak memiliki opsi lagi selain dengan cara menggugat ke PN Jakpus.
“Kan memang proses di Bawaslu sama PTUN sudah tertutup nih ceritanya. Sudah ditolak, udah nggak ada jalan lagi, karena itu kita melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU ke Pengadilan Negeri (Jakpus),” ujar Alif, dilansir dari Rmol, Jumat (3/3).
Tujuan partainya itu, agar mendapatkan keadilan secara hukum untuk ikut serta dalam pertarungan Pemilu 2024 mendatang.
“Karena yang kami duga ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU pada saat proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual kemarin. Buktinya misalnya seperti verifikasi faktual, ada tuh DKPP sekarang kan ada sidang yang banyak kecurangan terkait verifikasi faktual,” jelasnya.
Partai Prima melayangkan gugatan pada PN Jakpus melalui perkara nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst yang diajukan Prim terhadap KPU yang diputuskan pada Kamis (2/3), Majelis Hakim PN Jakpus menerima gugatan Prima seluruhnya.
Kemudian, partai Prima dinyatakan PN Jakpus sebagai pihak yang dirugikan dalam verifikasi pada KPU. Dengan itu, PN Jakpus menyatakan KPU telah melakukan perbuatan hukum. Sehingga, menghukum KPU untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta kepada Prima.
menyatakan KPU telah melakukan perbuatan hukum. Sehingga, menghukum KPU untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 500 juta kepada Prima.
