JAKARTA, PANJI RAKYAT: Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Suleman Tanjung meyakini bahwa unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor PBNU pada Jumat (2/8) didalangi oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Kami mendapatkan banyak bukti. Mereka ini memang digerakkan untuk menyerang PBNU,” kata Suleman melansir Antara, Minggu (4/8/2024).
Menurut Suleman, salah satu bukti yang mendukung keterlibatan PKB adalah asal kedatangan massa yang melakukan unjuk rasa.
BACA JUGA: Dampak Pembangunan IKN, Pemerintah Gelontorkan Rp90 Miliar Pembebasan Lahan
Massa tersebut datang dari arah Jalan Raden Saleh, yang merupakan lokasi dari Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
Lebih lanjut, Suleman menyebut, massa yang hadir dipimpin oleh seseorang bernama Muhammad Solihin. Berdasarkan hasil penelusuran PBNU, Muhammad Solihin diketahui sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jawa Barat dan juga mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Indramayu.
Suleman juga mengungkapkan bahwa PCNU Indramayu telah mengonfirmasi bahwa massa tersebut digerakkan oleh beberapa orang dari PKB Indramayu. Konfirmasi ini semakin memperkuat dugaan bahwa aksi unjuk rasa tersebut memang didalangi oleh pihak PKB.
Dalam orasinya, massa yang mengatasnamakan Aliansi Santri Gus Dur Menggugat menuntut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf untuk mundur dari kepengurusan PBNU.
Mereka menuduh Gus Yahya telah menyimpang dari ideologi perjuangan Gus Dur yang seharusnya diperjuangkan dalam kepengurusan PBNU.
Koordinator Aliansi Santri Gus Dur Menggugat, Muhammad Solihin menyatakan, bahwa Gus Yahya harus mundur karena diduga telah berpolitik praktis. Solihin menambahkan bahwa Gus Yahya mencampuri urusan internal pihak lain, yang seharusnya dihindari oleh pemimpin PBNU.
Salah satu tindakan yang dikritik oleh massa aksi adalah pembentukan tim investigasi oleh PBNU. Mereka menilai langkah ini sebagai pelanggaran yang harus diingatkan dan diperbaiki.
Selain menuntut Gus Yahya untuk mundur, massa aksi juga meminta Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) untuk mundur.
Menurut mereka, setiap pimpinan yang melanggar hasil Muktamar harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya.
