JAKARTA, PANJIRAKYAT: Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeul mendeklarasikan negaranya dalam situasi darurat militer pada Selasa (3/12/2024). Korea selatan darurat militer usai konflik hebat dengan parlemen yang didominasi kelompok oposisi.
Yoon menuduh oposisi mendukung Korea Utara dan berusaha melumpuhkan pemerintah Korea Selatan dengan “tindakan-tindakan anti-negara.”
Deklarasi darurat militer ini disampaikan Yoon dalam siaran langsung televisi nasional Korea Selatan.
Ia menyebut pihaknya akan “membasmi kekuatan pro-Korea Utara” dan melindungi “ketertiban demokrasi yang konstitusional.”
“Dengan darurat militer ini, saya akan membangun kembali dan melindungi Republik Korea (nama resmi Korsel) yang bebas yang sedang jatuh ke dalam rerutuhan nasional,” kata Yoon, dikutip Associated Press.
“Saya akan memusnahkan kekuatan-kekuatan anti-negara sesegera mungkin dan menormalisasi negara ini.”
Tindakan Yoon tersebut langsung menuai respons keras dari berbagai pihak, termasuk partainya sendiri, Partai Kekuatan Rakyat (PPP). Pemimpin PPP, Han Dong-hoon, menyebut tindakan Yoon “salah” dan berjanji akan menghentikannya.
Sementara itu, pemimpin oposisi yang kalah dari Yoon Suk-yeol di Pilpres Korsel 2022 lalu, Lee Jae-myung, menyatakan langkah sang presiden “ilegal dan inkonstitusional.”
Yoon mendeklarasikan darurat militer ketika partainya tengah berdebat sengit dengan oposisi mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Korsel untuk tahun depan.
Perselisihan antara kubu Yoon dan oposisi pun memanas usai kelompok oposisi berusaha meloloskan mosi pemakzulan tiga pejabat tinggi Kejaksaan Agung Korsel.
Kelompok konservatif menuduh tindakan oposisi tersebut adalah “balas dendam” untuk kejaksaan yang meluncurkan penyelidikan kriminal terhadap Lee.
Militer Diterjunkan Selama Beberapa Jam
Militer menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su, seorang jenderal bintang empat, untuk memimpin komando darurat militer dan merilis dekrit tersebut yang berlaku efektif pukul 11 malam pada hari Selasa. Selain melarang kegiatan politik dan membatasi media, keputusan tersebut juga memerintahkan para dokter yang mogok untuk kembali bekerja.
Mereka yang melanggar darurat militer dapat ditangkap tanpa surat perintah.
Saat darurat militer berlaku selama beberapa jam, pasukan darurat militer bertopeng yang dilengkapi dengan senapan, pelindung tubuh, dan peralatan penglihatan malam memasuki Majelis Nasional. Militer berhadapan dengan staf yang menentang mereka dengan alat pemadam kebakaran.
Hingga Rabu pagi belum ada tanda-tanda adanya kontrol pemerintah terhadap outlet media, yang terus memberitakan krisis.
Respon Rakyat Korea Selatan
Ribuan demonstran berkumpul di luar parlemen di mana terjadi bentrokan kecil dengan polisi dan militer. Para anggota parlemen berkumpul untuk memberikan suara menentang darurat militer, karena baik anggota parlemen oposisi maupun pemimpin partai Yoon sendiri mengecamnya sebagai sesuatu yang inkonstitusional.
Seluruh 190 anggota parlemen yang hadir memberikan suara untuk mencabut darurat militer. Yoon menyampaikan pidato lain yang mengumumkan bahwa pasukan telah ditarik kembali. Ia akan mencabut dekrit tersebut setelah mengadakan rapat kabinet sesegera mungkin.
Beberapa kedutaan asing di Seoul memperingatkan warganya untuk berhati-hati. Pejabat di Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan tempat lain mengatakan prihatin dengan perkembangan tersebut dan mengatakan aturan hukum yang damai harus berlaku.
BACA JUGA: Kericuhan Suporter Bola di Afrika Barat, Terpercik Kudeta Politik!
Darurat Militer Sudah Pernah Diterapkan di Korsel
Dilansir dari Channel News Asia, darurat militer terakhir kali diberlakukan pada 27 Oktober 1979 oleh Perdana Menteri Choi Kyu-hah setelah pembunuhan Presiden Park Chung-hee, yang merebut kekuasaan dalam kudeta militer pada tahun 1961.
Di bawah tekanan dari sekelompok pemimpin militer yang dipimpin oleh Jenderal Chun Doo-hwan, Choi, yang saat itu menjadi presiden, darurat militer diperpanjang hingga 1980 dan melarang partai politik, yang memicu reaksi keras oleh pasukan pro-demokrasi. Ratusan orang tewas dalam tindakan keras yang mematikan sebelum darurat militer dicabut pada tahun 1981 setelah referendum.
Partai-partai politik diizinkan berfungsi kembali dan pada tahun 1987 hak-hak sipil lainnya dipulihkan. Sejak saat itu demokrasi di Korea Selatan tumbuh subur dan berlaku hingga presiden saat ini.
(Raya)
