JAKARTA, PANJIRAKYAT: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan memberi pandangan terhadap kebijakan pemerintah terkait pembentukan komando daerah militer (Kodam) baru. Menurut mereka, kebijakan tersebut, ltidak sesuai dengan dinamika lingkungan strategis saat ini, baik di tingkat regional maupun global.
Keberadaan Kodam dinilai masih tidak lepas dengan warisan fungsi ganda militer yang dahulu melekat pada masa Orde Baru.
“Kodam/koter lebih berfungsi sebagai alat penunjang kekuasaan Orde Baru ketimbang fungsi pertahanan,” ujar Koalisi dalam keterangan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional Setara Institute, Hendardi, Senin, (11/08/2025).
Koalisi menekankan bahwa setelah dihapusnya dwifungsi TNI pada awal era reformasi, pemerintah sebenarnya sudah mulai melakukan restrukturisasi terhadap komando teritorial di seluruh Indonesia. Namun, kebijakan terkini dianggap justru mengarah ke arah sebaliknya.
Penambahan jumlah Kodam disebut Koalisi sebagai bentuk konkret dari penguatan dan ekspansi struktur komando teritorial TNI. Menurut mereka, keberadaan Kodam kini bukan hanya menjalankan fungsi pertahanan, tetapi juga berperan sebagai alat kontrol sosial-politik yang bisa mengaburkan batas antara militer dan sipil.
“Juga mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan kontrol sipil,” tulis Koalisi yang terdiri dari sejumlah organisasi seperti Amnesty International Indonesia, Imparsial, Centra Initiative, KontraS, serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Lebih lanjut, Koalisi menilai tidak adanya langkah pemerintah untuk mengecilkan atau merestrukturisasi struktur koter mencerminkan pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998.
Penambahan Kodam dianggap sebagai sinyal kuat kembalinya peran dwifungsi militer dan pola kekuasaan ala Orde Baru.
Mereka juga memperingatkan bahwa pembentukan enam Kodam baru berisiko membebani anggaran negara dalam jumlah besar. Namun, Koalisi tidak menjelaskan secara rinci perhitungan atau proyeksi mengenai beban fiskal tersebut.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan enam kodam baru dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer yang berlangsung di Pusat Pendidikan Kopassus, Batujajar, Jawa Barat, pada Minggu, 10 Agustus 2025. Enam Kodam tersebut adalah:
Kodam XIX/Tuanku Tambusai – mencakup wilayah Riau dan Kepulauan Riau
Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol – meliputi Sumatera Barat dan Jambi
Kodam XXI/Radin Inten – mencakup Lampung dan Bengkulu
Kodam XXII/Tambun Bungai – mencakup Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan
Kodam XXIII/Palaka Wira – mencakup Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat
Kodam XXIV/Mandala Trikora – berpusat di Merauke, Papua Selatan
(Saepul)
