BANDUNG, PANJIRAKYAT: Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin, mengumumkan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten atau Kota (UMSK). Pengumuman itu langsung dikemukakan di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (18/12/2024).
Pengumuman itu, tertuang dalam keputusan Gubernur Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 tentang UMSK.
Dalam keputusan itu tertuang, bahwa dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, hanya ada sembilan tidak mengajuakn UMSK.
Adapun daerah itu, terdiri dari Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, dan Kota Banjar.
Kemudian, daerah-daerah yang tidak mencapai kesepakatan adalah ota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka.
“Maka berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 tahun 2024, bila tidak terjadi kesepakatan maka kami tidak menetapkan UMSK,” kata Bey dalam siaran pers di laman resmi Pemprov Jabar.
Dari seluruhnya 27 daerah, hanya lima daerah yang mengajukan, yakni Kabupaten Subang, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kota Tasikmalaya. Namun, sesuai dengan Pasal 7 Permenaker 16/2024 tentang kriteria risiko kerja, hanya dua daerah yang memenuhi syarat, yaitu Kabupaten Subang dan Kota Depok.
“Sedangkan tiga daerah lainnya, yaitu Kabupaten Cianjur, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut, tidak memenuhi kriteria,” ujarnya.
Bey juga menyatakan, penetapan UMSK sudah berlandaskan pada pertimbangan berbagai faktor, termasuk dari aspek ekonomi.
“Kami sudah sesuai dengan Permenaker. Kami mohon agar disepakati bersama, ini untuk kebaikan kita semua. Kami juga menghitung dalam kondisi ekonomi seperti sekarang agar kesinambungan industri tetap berjalan terus,” pungkasnya.
(Saepul)
