JAKARTA, PANJIRAKYAT: Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, tingkat kepuasan masyarakat atau approval rating terhadap kinerjannya sempat mengalami penurunan drastis akibat kebijakan pemangkasan subsidi BBM yang mengakibatkan kenaikan harga.
Hal itu, diutarakan dalam kesempatan acara Kompas 100 CEO Forum, Jumat (11/10/2024). Ia menyebutkan, sebelum keputusan kenaikan harga BBM, nilai tingkat kepuasaan berada di level 72 persen.
Namun, saat kebijakan tersebut diterapkan, angkanya langsung merosot menjadi 43 persen.
“Kembali ke 10 tahun lalu, saya ingat pernah melakukan pengalihan subsidi BBM. Saat itu approval rating saya 72 persen, tapi setelah naikkan BBM, jatuh ke 43 persen,” ungkap Jokowi.
Meski tidak menampik penurunan kepuasaan dari masyarakat, Jokowi menyatakan, hal tersebut merupakan risiko yang dia ambil. Dia menegaskan bahwa setiap keputusan besar perlu diperhitungkan secara matang.
“Saya sudah hitung, itu sebuah risiko yang harus diambil dalam memutuskan sesuatu. Semua harus berani atau tidak, dan saya putuskan untuk berani. Maka jatuh dari 72 persen ke 43 persen,” papar Jokowi.
Pria yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tersebut memaparkan, setelah kenaikan harga BBM, ruang fiskal anggaran pemerintah meningkat.
Kebijakan tersebut berhasil memberikan sekitar Rp 170 triliun anggaran yang lebih longgar, yang kemudian dimanfaatkan untuk mempercepat agenda pembangunan infrastruktur secara masif.
“Dari situ lah kita punya ruang fiskal yang lebih besar, melompat menjadi Rp 170 triliun. Dari situ kita mulai membangun infrastruktur,” jelas Jokowi.
(Saepul)
