JAKARTA, PANJIRAKYAT: Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, sebanyak empat perusahaan nikel di Raja Ampat teridentifikasi melanggar aturan lingkungan.
Tindakan dari pemerintah saat ini, dengan menghentikan tiga dari empat aktivitas tambang perusahaan tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq mengklaim, KLH telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, pada 26–31 Mei 2025.
“Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekologis penting,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya.
Adapun 4 Perusahaan tambang nikel yang bermasalah, antara lain:
– PT Gag Nikel (PT GN)
– PT Kawei Sejahtera Mining (PT KSM)
– PT Anugerah Surya Pratama (PT ASP)
– PT Mulia Raymond Perkasa (PT MRP)
Hanif mengatakan, seluruhnya telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan, namun hanya PT GN, PT KSM, dan PT ASP yang memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH).
Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.
PT Anugerah Surya Pratama, perusahaan Penanaman Modal Asing asal Tiongkok, diketahui melakukan kegiatan pertambangan di Pulau Manuran seluas ±746 hektare tanpa sistem manajemen lingkungan dan tanpa pengelolaan air limbah larian.
Di lokasi ini, KLH memasang plang peringatan sebagai bentuk penghentian aktivitas. Sementara itu, PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas ±6.030,53 hektare.
Kedua pulau tersebut tergolong pulau kecil, sehingga aktivitas pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Hanif mengatakan, KLH saat ini tengah mengevaluasi Persetujuan Lingkungan yang dimiliki PT ASP dan PT GN.
Jika terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungan mereka akan dicabut.
Dia menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan akan menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran ini.
“Penambangan di pulau kecil adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip keadilan antargenerasi. KLH/BPLH tidak akan ragu mencabut izin jika terbukti merusak ekosistem yang tak tergantikan,” ujarnya.
Selain itu, PT Mulia Raymond Perkasa ditemukan tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele. Seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan.
Sementara PT Kawei Sejahtera Mining terbukti membuka tambang di luar i kozin lingkungan dan di luar kawasan PPKH seluas 5 hektare di Pulau Kawe.
(Saepul)
