JAKARTA, PANJIRAKYAT: Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu menyatakan, tak setuju dengan usulan penyematan Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2, Soeharto.
“Ini sejarah kan masih berjalan terus. Pemberian gelar itu jangan dulu,” ujar Masinton di Hotel JS Luwansa, dikutip Kamis (22/05/2025).
Ia pun meminta seluruh aktivis 98, untuk merenungkan secara bersama-bersama menyoal penyematan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
“Kalau Pak Harto diberikan gelar pahlawan, nah terus yang aktivis yang memperjuangkan gerakan pada saat itu berarti pengkhianatan?” kata Masinton.
Ia mengajak para aktivis untuk merenung, lantaran 1998 sebagai momentum perjuangan demokrasi Indonesia untuk perubahan.
“Maka ketika muncul polemik pemberian gelar, ya menurut saya jangan diteruskan (usulan Soeharto-nya),” imbuhnya.
Diketahui, ususlan itu, disampaikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.
Mensos Saifulllah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, pengusulan itu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” ucapnya.
(Saepul)
