JAKARTA, PANJIRAKYAT: Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Pro Jokowi atau Projo menyatakan, siap berubah menjadi fungsi partai politik (parpol) untuk mendukung kepentingan politik Joko Widodo (Jokow).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Handoko menegaskan, organisasinya akan berubah menjadi parpol jika ada permintaan dari Jokowi.
“Kalau Pak Jokowi perintahkan begitu, ya siap-siap saja,” tegas Handoko, mengutip Antara, Rabu (18/12/2024).
Ia menyebut, Projo sangat akan terbuka bagi Jokowi dan siapa pun yang berniat mendukung langkah politik eks Presiden ke-7 RI tersebut.
Namun, lanjut Handoko, sejauh ini belum ada pembicaraan serius antara Projo dengan Jokowi terkait transformasi menjadi partai.
Itulah alasan dirinya enggan berspekulasi terkait Partai Projo, dan tetap akan menunggu langkah Jokowi. Handoko menyebut, pada saat yang tepat hak itu akan dibicarakan.
Diketahui sebelumnya, DPP PDI Perjuangan resmi memecat Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12) lalu.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin.
“Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin.
Dia kemudian menyebut Jokowi, Gibran, dan Bobby dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, tetapi Komarudin tak menyebut secara rinci nama-nama mereka.
Dalam tiga surat yang dibacakan oleh Komarudin, PDIP menyatakan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby merupakan sanksi yang diberikan oleh partai kepada mereka.
Ketiganya, sebagaimana ditetapkan dalam surat, juga dilarang untuk melakukan kegiatan, dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.
“Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka PDI Perjuangan tidak ada hubungan, dan tidak bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dilakukan saudara,” kata Komarudin saat membacakan salah satu poin yang tercantum dalam tiga surat pemecatan tersebut
Dia melanjutkan PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan pemecatan itu dalam Kongres partai yang akan datang.
“Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” kata Komarudin.
Tiga surat keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran, dan Bobby itu diteken oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Joko Widodo bergabung menjadi kader PDIP pada 2014, sementara Gibran pada 2019, dan Bobby pada 2020.
(Saepul)
