BANDUNG, PANJIRAKYAT: Donald Trump akan kembali menjadi presiden Amerika Serikat (AS) , pasca memenangkan pemilihan, pada 5 November lalu.
Dengan kemenangannya, menghantarkan Trump menuju Gedung Putih dan memimpin negara adidaya itu yang menjadi periode kedua.
Trump, telah mengemborkan kebijakan yang akan ia jalankan selama periode kampanye lalu, berbagai pernyataan memberikan petunjuk mengenai arah untuk kepemimpinan pemerintahannya.
Kebijakan Trump setelah menjadi Presiden AS
Beberapa isu utama yang ia soroti mencakup imigrasi, inflasi, pajak, kebijakan iklim, hingga hubungan dengan Iran dan Timur Tengah.
Melansir Antara, salah satu kebijakan dalam kampanyenya adalah menanggulangi masalah imigrasi gelap. Ia pernah beberapa kali berterus-terang pada kebijakan Joe Biden yang dinilai gagal mengendalikan lonjakan imigran ilegal.
Dengan itu, ia berkomitmen akan melakukan “deportasi terbesar dalam sejarah AS” terhadap migran ilegal dari warga asing negara lain.
Kebijakan penegasan dari Trump, juga berjanji untuk menyita aset-aset milik kelompok kejahatan terorganisir, seperti kartel narkoba, dan menggunakannya untuk memberikan kompensasi kepada korban kejahatan tersebut.
Strategi Trump dalam kebijakan ini, dengan menekan Meksiko melalui bea masuk barang hingga 100 persen jika negara itu gagal mencegah migran dan narkotika memasuki wilayahnya.
Kemudian, Trump berikrar bakal menegakkan proteksionisme melalui kebijakan “America First.” Ia berjanji akan memprioritaskan kepentingan ekonomi AS dengan mengenakan tarif tinggi terhadap barang impor.
Ia akan memasang bea masuk sebesar 60 persen terhadap barang-barang dari China dan 10-20 persen terhadap produk dari negara lain.
Lantas, jika implementasi ini berjalan, maka kemungkinan dapat memengaruhi hubungan perdagangan AS dengan banyak negara, termasuk China dan Uni Eropa.
Trump juga menekankan perlunya kebijakan ekonomi yang mampu menekan inflasi dan memajukan industri dalam negeri, termasuk melalui kebijakan pajak dan insentif bagi perusahaan domestik.
Janji selanjutnya, akan melakukan pemotongan pajak untuk berbagai sektor, termasuk pajak untuk manfaat Jaminan Sosial bagi warga AS.
Saat ini, banyak penerima Jaminan Sosial yang harus membayar pajak hingga 85 persen dari manfaat yang mereka terima.
Trump berjanji untuk menghapus pajak tersebut, memberikan bantuan lebih kepada para penerima manfaat. Selain itu, pajak perusahaan juga akan dipangkas dari 21 persen menjadi 15 persen, guna merangsang investasi dan memperkuat perekonomian domestik.
Lalu, ia mengusulkan insentif untuk industri otomotif, seperti pemberian bunga pinjaman yang lebih rendah bagi pembelian mobil domestik. Selain itu, kebijakan pajak ganda bagi warga AS yang tinggal di luar negeri juga akan terhapus.
Selain itu, Trump kemungkinan akan menarik kembali komitmen AS terhadap Perjanjian Paris yang pernah tersisihkan selama masa jabatannya pertama kali.
Meskipun keputusan itu kemudian batal oleh Biden pada 2021, Trump bertekad untuk menarik diri dari perjanjian internasional tersebut jika terpilih kembali.
Trump juga menentang kebijakan energi bersiha dari gagasan pemerintahan Biden, dan berjanji untuk menghentikan proyek-proyek energi angin lepas pantai yang dia sebut sebagai pemborosan.
Sebagai seorang pendukung industri berbahan bakar fosil, Trump menilai kebijakan hijau yang diterapkan oleh pemerintah sebelumnya justru menghambat produksi energi dalam negeri dan berpotensi memperburuk inflasi.
Belum berhenti sampai di situ, prediksinya dalam kebijakan geo politik Trump memberikan “tekanan maksimal” terhadap Iran.
Selama masa jabatannya yang pertama, Trump menarik AS keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran 2015, dan kini ia berencana untuk meningkatkan sanksi terhadap Teheran, terutama dalam hal ekspor minyak dan pengaruhnya di Timur Tengah.
Trump menegaskan akan menangguhkan segala pembicaraan mengenai perjanjian nuklir yang telah mandek dan mengintensifkan sanksi ekonomi terhadap Iran.
Perdamaian Timur Tengah
Dalam hal kebijakan luar negeri di Timur Tengah, Trump berjanji akan melanjutkan upayanya untuk membawa perdamaian dan stabilitas ke kawasan tersebut.
Pada pernyataan di platform X pada Oktober, Trump menegaskan bahwa selama masa pemerintahannya, AS telah mencapai perdamaian di Timur Tengah dan akan terus berusaha mewujudkannya kembali.
Trump juga menekankan bahwa rakyat Lebanon berhak untuk hidup damai, sejahtera, dan harmonis dengan negara-negara tetangganya, sesuatu yang hanya bisa terccapai dengan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
Meskipun demikian, kebijakan AS terhadap Israel kemungkinan akan tetap sama, mengingat dukungan kuat yang diberikan AS terhadap negara tersebut, meskipun sering menuai kritik dari Palestina.
(Saepul)
