JAKARTA, PANJIRAKYAT: Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Muhammad Cholil Nafis menganggap Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB Muhammad Hasanuddin Wahid tidak kooperatif.
Hal itu disampaikan Kiai Cholil Nafis bersama Ketua PBNU Umarsyah, Wasekjen PBNU M. Najib Azca dan Suleman Tanjung di Plaza PBNU, Lantai 1, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).
“Kami memutuskan bahwa PKB tidak bisa koordinasi dengan PBNU. Tidak bisa komunikasi dengan PBNU yang secara historis (dan dokumentasi) ada hubungan erat dengan PBNU. Ini kesimpulan sementara,” katanya.
Cholil menilai, keduanya tidak bisa diajak berkomunikasi setelah mengkir saat dipanggil oleh PBNU.
“Kami tim yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekian kali mengundang, termasuk Ketua Umum PKB. Kami juga mengundang Sekjen PKB dan dua-duanya sama-sama tidak hadir. Ya artinya secara kelembagaan kami mengundang untuk silaturrahim,” katanya di awal sambutan.
Cholil mengatakan, informasi mengenai ketidakhadiran Ketum dan Sekjen PKB akan diserahkan kepada Tim Panel seperti Anwar Iskandar dan Kiai Amin Said Husni dan setelah itu akan menjadi keputusan PBNU.
“Mungkin itu tambahan dari saya,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Tim Panel Pansus bentukan Pleno PBNU, Umarsyah menyebutkan, pihaknya telah menunjukkan iktikad baik dengan mengundang secara resmi, menyampaikan agenda yang jelas, serta melakukan konfirmasi melalui berbagai dokumen dan informasi.
“Kami kasih kesempatan kepada beliau dengan cara langsung bertemu tatap muka. Tapi alhamdulillah ketidakhadiran beliau ini tentu tidak mendukung upaya konstruktif PBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini. Padahal, tidak terlampau banyak masalah yang akan kami angkat,” katanya.
Umarsyah mengatakan, bahwa PBNU berencana fokus pada tiga isu utama.
BACA JUGA: PDIP Ingin Anies Baswedan Jadi Kader di Pilgub DKI dan Jangan Berkhianat!
“Yang pertama masalah kewenangan-kewenangan dari Dewan Syuro (PKB) yang semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB,” katanya.
Kedua, kata Umarsyah, soal permusyawaratan yaitu PBNU juga ingin mendalami permasalahan seputar proses permusyawaratan di PKB. Ketiga soal tata kelola organisasi, hal itu menyangkut Isu terkait tata kelola organisasi PKB.
“Tiga hal ini yang kita fokus untuk melakukan pendalaman tetapi hari ini,” pungkasnya.
(Agung)
