Gelar Perkara Pagar Laut Tangerang akan Dilakukan, Sejumlah Saksi Diperiksa

JAKARTA, PANJIRAKYAT: Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri akan menggelar perkara soal kasus pagar laut di perairan utara Tangerang, Banten.

BACAJUGA

Yaqut Dicekal ke Luar Negeri oleh KPK, Waktu Bisa Diperpanjang

Koalisi Sipil Respon Pembentukan 6 Kodam Baru: Penunjang Kekuasaan Orba Dibanding Fungsi Pertahanan

“Gelar perkara kemungkinan akan kami laksanakan besok,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro melansir Antara, Senin (03/02/2025).

Gelar perkara itu, diputuskan setelah Dittipidum Bareskrim, dengan pemeriksaan pada tujuh saksi dari lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka penyelidikan.

Ia menjelaskan, dari ketujuh orang itu, antara lain adalah Inspektorat BPN RI, mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Tangerang, dua orang Panitia A, Kepala Kakantah Kabupaten Tangerang, Kasi Sengketa Kakantah Kabupaten Tangerang, dan Kasi Penetapan Kantah Kabupaten Tangerang.

“Kemudian, proses penyelidikan ini kami sudah menerima berkas warkah penerbitan sertifikat dari Kantah Kabupaten Tangerang sebanyak 263 berkas yang saat ini diserahkan ke Polri untuk penyelidikan lebih lanjut,” ucapnya menambahkan.

Seharusnya, lanjut Djuhandani, pihaknya memanggil dari kalangan Kementerian ATR/BPN pada 20 Januari 2025 untuk diperiksa pada 23 Januari 2025.

Akan tetapi, dengan situasi yang ada, pemeriksaan harus ditunda hingga akhirnya terlaksana, Senin kemarin.

“Hasilnya, ada tujuh yang kami periksa. Kami mengucapkan terimakasih ke Menteri ATR/BPN yang sudah mendukung sepenuhnya proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga mengungkapkan, telah memeriksa sejumlah saksi, antara lain masyarakat pemohon hak, KJSB (kantor jasa surveyor berlisensi) Raden Lukman, perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah kabupaten Tangerang, serta pemerintah daerah Provinsi Banten.

Diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri sudah melakukan penyelidikan kasus pagar laut di perairan kawasan Tangerang, sejak 10 Januari 2025.

Dittipidum menduga, pengfajuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) pada area pafar laut menggunakan girik palsu.

Kemudian, informasi bahwa area pagar laut tersebut, sudah memiliki SHGB dan SHM denhan rincian 234 bidang SHGB ata nama PT Intan Agung Makmur 0 bidang SHGB atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, 9 bidang atas nama perseorangan serta 17 bidang SHM yang berasal dari girik.

Melaui temuan itu, lebih lanjut Djuhandani, Dittipidum menduga dalam pengajuan SHGB dan SHM tersebut menggunakan girik-girik serta dokumen bukti kepemilikan lainnya yang diduga palsu.

(Saepul)