JAKARTA, PANJIRAKYAT: Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan, pihaknya urung melakukan pembangunan pengendali banjir, pengamanan pantai, revitalisasi danau hingga pengendalian lahar, akibat efisiensi anggaran belanja pemerintah 2025.
Hal itu diutarakan langsung saat rapat kerja bersama Komisi V DPR di Gedung DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
“Efesiensi anggaran pada Kementerian PU akan berdampak pada pencapaian target-target output prioritas di antaranya (pada Direktorat) Sumber Daya Air sebesar Rp 27,72 triliun,” kata Dody.
Ia tak menampik, rencana pembangunan yang gagal dilakukan tahun ini akibat efisiensi anggaran, di antaranya pembangunan 14 unit bendungan, pembangunan pengarah ruko, serta revitalisasi danau, dan situ.
“Pembangunan pengendali banjir sepanjang 19 kilometer, pengaman pantai sepanjang 4,5 kilometer, pengendali lahar dan sedimen,” ujarnya.
Ia juga menuturkan, kementeriannya terimbas pemotongan anggaran Rp 81,38 triliun. Sebagian besar pemotongan berupa proyek pembangunan infrastruktur.
Dia juga memastikan tak akan ada proyek infrastruktur tahun tunggal (SYC) ataupun tahun jamak (MYC) baru akibat pemotongan anggaran.
Dody juga menyebut akan ada sejumlah proyek infrastruktur tahun jamak yang bakal molor.
“Semua MYC sementara waktu kita molorkan, bukan dihentikan, direlaksasi, dan tetap berlanjut,” ujar Dody memaparkan dampak dari efisiensi anggaran.
(Saepul)
