JAKARTA, PANJIRAKYAT: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menkko PM) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendukung wacana pemerintah, yang akan melibatkan perguruan tinggi untuk mengelola tambang.
Menurtnya, dalam hal ini perlu selektif dan perhitungan yang matang. Ia menyambut baik wacana tersebut, tetapi tidak seluruh kampus bisa mengelolannya.
“Ya, kita sambut baik, kita dorong semua terlibat meskipun semua butuh kearifan, layak apa tidak, memaksakan diri apa enggak, semua pasti ada kalkulasinya,” ujarnya Imin saat mengunjungi pelaku UMKM di TMII, Jakarta, Rabu (29/1/2025).
Ia juga menilai, penyertaan lebih banyak elemen masyarakat dalam pengelolaan tambang dapat mencegah monopoli segelintir pihak.
“Dengan membuka peluang semua bisa mengakses, maka bisa mendorong yang membutuhkan. Pemerintah bisa menentukan. Perubahan UU Minerba nanti membuka peluang semua terlibat, tidak hanya segelintir pelaku bisnis tambang,” bebernya terkait wacana perguruan tinggi ikut mengelola tambang.
Cak Imin juga menilai sejumlah perguruan tinggi memiliki kapasitas untuk mengelola usaha tambang, terutama yang memiliki keahlian di bidang pertambangan dan energi.
Namun, ia mengingatkan agar pemberian izin dilakukan secara adil dan tidak menciptakan kesenjangan antarkampus.
“Sangat tergantung apakah layak atau tidak karena jangan sampai semuanya ikut-ikutan saja. Makanya, semua butuh kearifan. Nanti tanya Pak Bahlil (Menteri ESDM) bagaimana pengaturannya,” katanya.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan agar perguruan tinggi bisa mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan dengan mengelola tambang, kampus diharapkan dapat meningkatkan perekonomiannya sekaligus menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas.
(Saepul)
