JAKARTA, PANJIRAKYAT: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menekankan, tindakan tegas terkait surat yang bertanda tangan Kepala Desa Klapanuggal Ade Endang Saripudin yang meminta tunjangan hari raya (THR) ke perusahaan senilai Rp 165 juta yang sempat viral.
“Sama dong perlakuan kayak preman di Bekasi, polisinya bertindak. Preman Bekasi ditindak kan? Ditahan kan? Masa kepala desa enggak? Kan sudah tahu ada instruksi, kan dia melakukan perbuatan meminta untuk digratifikasi. Itu masuk melanggar hukum. Jadi tidak cukup hanya pembinaan, harus ada tindakan tegas,” ujar Dedi di Bandung, Minggu (30/3/2025) malam, melansir Antara.
Ia menilai, tindakan Kades Klapanunggal yang beredar di media sosial, tidak cukup dengan berakhir meminta maaf. Akan tetapi, harus ada tindakan jera, supaya hal-hal serupa tidak diikuti oleh pihak lain dan tidak ada pilih kasih dalam memberikan sanksi
Menurutnya, tindakan kepala desa tersebut tersebut telah melanggar instruksi gubernur sehingga tidak bisa dimaafkan.
“Dari sisi otoritas kewenangan, SK kepala desa itu dari bupati, maka bupati harus punya tanggung jawab terhadap pembinaan kepala desa, itu dari sisi aspek kewenangan. Tetapi dari sisi aspek, kepala desa abai terhadap instruksi gubernur. Itu kesalahan yang tidak bisa diampuni,” katanya.
Foto sepucuk surat berkop Pemerintah Desa Klapanunggal yang viral di media sosial menunjukkan bahwa Kepala Desa Klapanunggal, Ade Endang Saripudin, diduga meminta THR serta berbagai kebutuhan lain dengan total Rp 165 juta kepada perusahaan di wilayahnya.
Dalam surat bertanggal 12 Maret 2025 tersebut, Ade mengaku mengajukan permohonan THR kepada pimpinan perusahaan sehubungan dengan peringatan Idul Fitri 1446 Hijriah.
Ia juga menegaskan bahwa sumbangan tersebut bersifat tidak mengikat.
“Besar harapan kami bapak/ibu pimpinan perusahaan dapat berpartisipasi untuk dapat membantu kami dalam memberikan tunjangan kepada perangkat dan aparatur wilayah yang ada di Desa Klapanunggal,” tulis Ade dalam surat tersebut
Dalam lembar terpisah, terlihat undangan acara halalbihalal di Kantor Desa Klapanunggal pada Jumat (21/3/2025). Ade bertindak selaku ketua pelaksana acara itu.
Selanjutnya, ada detail rencana anggaran biaya halalbihalal yang mencakup delapan item, antara lain bingkisan senilai Rp 30 juta, uang saku atau THR Rp 100 juta, kain sarung Rp 20 juta, konsumsi Rp 5 juta, penceramah Rp 1,5 juta, pembaca ayat suci Al Quran Rp 1,5 juta, sewa sistem tata suara Rp 2 juta, dan biaya tak terduga Rp 5 juta.
Total anggaran tersebut mencapai Rp 165 juta. Setelah surat tersebut viral, Ade kemudian menyampaikan permohonan maaf. Ade mengakui kesalahannya dan memastikan surat tersebut akan ditarik kembali.
“Saya mengaku salah dan memohon maaf atas beredarnya surat edaran dari desa kami yang meminta dana THR ke perusahaan,” ujarnya.
Ia juga meminta para pengusaha di Kabupaten Bogor untuk mengabaikan surat yang telah beredar tersebut.
“Saya akan menarik kembali surat imbauan tersebut dan sekali lagi memohon maaf kepada para pihak yang merasa kurang berkenan. Terima kasih,” tambahnya.
(Saepul)
