JAKARTA, PANJIRAKYAT: Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan menyoroti soal Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara Terhadap Jaksa dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia, dengan melibatkan prajurit TNI dan Polri, tidak berlaku secara permanen.
“Jangan permanen, kalau saya kira tidak permanen. Tapi kalau tertentu, mungkin ada pertimbangan khusus Presiden, kita bisa pahami,” kata Hinca di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/5/2025).
“Mudah-mudahan tidak dalam jangka yang panjang atau apalagi permanen,” tambahnya.
Hinca memandang, perlu pemaparan jelas menyoal aturan tersebut, terlebih untuk TNI yang memberikan pengamanan.
“Contoh ya, Satgas sawit Kan juga melibatkan apa ya, memang ketua hariannya Pak Febrienya ya, kejaksaannya. Tapi ketuanya kan Menteri Pertahanan, iya kan, dan karena ngurusin hutan ini dan seluruhnya memerlukan pendampingan mungkin ya,” bebernya.
“Terakhir itu Yang waktu eksekusi registernya Tanah Almarhum DL Sitorus yang sudah puluhan tahun nggak bisa dieksekusi, baru bisa dieksekusi dengan didampingi oleh teman-teman TNI, dengan memasang plang, disita dan seterusnya.
Sehingga, ia menegaskan, masing-masing sistem hukum di Indonesia memiliki kewenangan.
Akan tetapi, politisi Partai Demokrat itu, sepenuhnya menyerahkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait perpres itu.
“Namun saya kira Presiden punya pertimbangan khusus, saya berharap tidak terlalu lama, mungkin ini dalam kurun waktu tertentu atau ada tugas-tugas khusus yang memerlukan pendampingan, tapi sesudah itu saya harap kembali normal,” pungkasnya.
(Saepul)
