JAKARTA, PANJIRAKYAT: Pemerintah Indonesia terdorong untuk membuat kebijakan baru soal teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), setelah hadirnya fitur Meta AJ dalam aplikasi WhatsApp.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria memandang, jika kehadiran chatbot AI itu untuk memudahkan pengguna mencari berbagai informasi yang dibutuhkan, maka masyarakat akan terbiasa dengan teknologi buatan itu.
“Perusahaan teknologi global seperti Meta telah merilis fitur baru Meta AI di yang memudahkan penggunanya untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan. Itu artinya, masyarakat Indonesia bisa dipastikan akan bersentuhan dengan AI dalam waktu yang tidak lama lagi,” kata Nezar Patria mengutip siaran pers Komdigi, Jumat (20/12/2024).
Ia menyatakan, jika regulasi soal AI terbentuk, akan menjadi kerangka hukum yang memastikan pemanfaatan AI bertanggung jawab dan menguntungkan bagi seluruh warga RI.
“Kami akan mengembangkan prinsip-prinsip pengembangan dan penggunaan AI ini agar nanti bisa diadopsi secara vertikal oleh masing-masing sektor, baik pendidikan, kesehatan, sarana, financial services,” imbuhnya.
Nezar mengungkapkan, Komdigi berencana untuk memulainya di pertengahan Januari 2025 tahun depan lewat rangkaian pelatihan (workshop) dan diskusi.
Komdigi sendiri telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kominfo terkait panduan penggunaan AI.
Ini ditujukan kepada para pengembang AI untuk memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial sesuai dengan prinsip transparansi atau akuntabilitas, prinsip kemanusiaan, menghormati hak cipta, dan keselamatan.
Nezar berharap dengan adanya regulasi baru Indonesia dapat menjadi model pengaturan teknologi AI selaras dengan berbagai macam kepentingan dan untuk kemaslahatan manusia.
“Yang paling penting adalah kita tidak takut dengan teknologi yang sedang berkembang ini. Kita coba memanfaatkan AI ini untuk kepentingan kemanusiaan, yang paling utama, dan bagaimana kita bisa menggunakan AI ini sebagai produk yang tidak menggeser ataupun mengancam eksistensi kemanusiaan,” tuturnya.
Menurutnya, prinsip inklusivitas dalam pengaturan teknologi AI diperlukan agar pemanfaatannya bisa optimal.
“Kolaborasi adalah kunci keberhasilan dalam menyusun regulasi yang efektif dan relevan,” tegasnya.
(Saepul)
