JAKARTA, PANJIRAKYAT: Apple telah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah RI, terkait dengan izin edar ponsel iPhone 16 di Indonesia
Hal itu, sebagaimana disampikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Eko SA Cahyanto. Pada surat tersebut, terlampir keinginan untuk bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, untuk menyelesaikan masalah itu.
“Kita sudah terima (suratny)]. Mereka ingin ketemu, menjelaskan kepada menteri,” ungkap Eko kepada wartawan, dikutip Senin (04/11/2024).
Surat itu muncul, menyusul kabar peluncuran iPhone 16 di Indonesia yang terkendala. Pasalnya, masa berlaku Apple pada sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sudah tidak tidak berlaku
Samapai saat ini, Kemenperin masih menunggu realisasi investasi tambahan dari perusahaan teknologi asal Amerika Serikat tersebut.
Perusahaan berbasis di Cupertino ini akan menyatakan investasi sebesar Rp 1,71 triliun, tetapi hingga saat ini hanya Rp 240 miliar yang terealisasi.
Lebih lanjut, Eko menjelaskan, pemerintah berharap Apple dapat mengakselerasi investasi yang dijanjikan Apple.
“Tapi prinsipnya kan kita dorong mereka mempercepat realisasi kebutuhannya. Kita masih tunggu keputusan mereka [soal kekurangan investasi Rp 240 miliar],” jelas Eko.
Pemerintah menyatakan, bahwa akan terbuka bagi pihak mana pun dalam hal TKDN.
Ia menambahkan, mereka juga mendorong perusahaan-perusahaan untuk memiliki TKDN yang lebih tinggi.
“Pada prinsipnya untuk HKT, produk-produk yang memang sudah diwajibkan ini untuk memiliki TKDN, kita juga dorong mereka punya TKDN yang lebih tinggi. Investasi itu berbanding lurus dengan nilai TKDN,” ungkapnya.
Adapun skema penghitungan TKDN, tertuang dalam Permenperin No.29 tahun 2017. Rinciannya mencakup pembuatan produk di dalam negeri, aplikasi, dan pengembangan inovasi.
Sedangkan, Apple memenuhi persyaratan TKDN melalui skema pengembangan inovasi yang terkait dengan investasi mereka.
Dengan langkah ini, Apple berharap dapat menjaga hubungan baik dengan pemerintah Indonesia dan melanjutkan upaya untuk memenuhi regulasi yang ada, sambil meningkatkan kontribusi investasi di pasar Indonesia.
