JAKARTA, PANJIRAKYAT: Pemerintah kembali mengkaji soal arah BBM subsidi. Salah satunya adalah subsidi energi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menyatakan, jajarannya beserta dengan beberapa lembaga akan melakukan pembahasan terkait skema subsidi energi termasuk subsidi BBM, listrik serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) pada pekan depan.
Dalam rapat tersebut, salah satunya kelompok yang bisa menerima BBM subsidi. Pasalnya, saat ini anggaran terlalu bengkak tembus Rp 435 triliun.
Oleh karena itu, dengan tegas harus ada skema tepa agar subsidi tersebut tidak terlalu membengkak dan tepat sasaran.
“Nah, kami nanti rapat kemungkinan hari Senin atau Selasa, kami mulai rapat tim untuk menggodok. Dengan jumlah subsidi yang begitu besar, kalau tidak tepat sasaran itu kan tidak pas, sementara subsidi ini kan diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak untuk menerimanya,” kata Bahlil.
Salah satu isyarat Bahlil diantaranya subsidi BBM untuk lebih tepat sasaran adalah, kendaraan khususnya mobil dengan pelat hitam dan mobil dengan kapasitas CC besar sejatinya tidak boleh membeli BBM bersubsidi.
“Contoh BBM, masa mobil pelat hitam yang CC-nya gede dikasih gitu kan. Jadi ini yang akan kita kelola baik lah,” katanya.
Sebelumnya, Penasihat Presiden Urusan Energi Purnomo Yusgiantoro mengungkapkan, ada dua opsi skema subsidi energi yang bisa diterapkan pemerintah agar anggaran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
Purnomo pun tidak menampik fakta bahwa saat ini subsidi energi, termasuk BBM, LPG, belum tepat sasaran. Dia menjabarkan, saat ini ada dua kemungkinan skema subsidi BBM cs yang bisa diberlakukan di Indonesia.
“Ada dua pilihan, selalu saya katakan kalau itu pilihan ujung-ujungnya keputusan politik, political decision antara legislatif dan eksekutif,” ungkapnya di Jakarta.
Pertama, Purnomo mengatakan bahwa skema subsidi energi yang saat ini masih dikerahkan untuk produknya, bisa diubah menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Jika skema subsidi ini yang dipakai, kemungkinan bisa membuat harga BBM yang saat ini disubsidi akan naik bertahap menjadi harga keekonomian.
“Satu, kalau aku mau make subsidi langsung, harga harus bertahap naik sampai ke harga keekonomian harga pasar, tapi kemudian kan ada pendapatan tambahan itu dikembalikan ke rakyat dengan BLT atau dengan cash transfer, satu,” kata Purnomo.
Kedua, skema subsidi yang bisa dilakukan adalah dengan sistem kuota, alias subsidi masih diberikan pada jenis produknya, namun perlu ada pemutakhiran data masyarakat yang memang berhak menerima atau membeli produk energi yang disubsidi tersebut.
“Pilihan kedua, seperti sekarang, tapi pakai sistem kuota, jadi targeting,” paparnya.
Dengan begitu, kata Purnomo, pemerintah harus memutar otak untuk menentukan skema subsidi apa yang cocok untuk diberlakukan khususnya untuk BBM.
(Saepul)
