JAKARTA, PANJIRAKYAT: PDIP mengamati capaian satu tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki aspek positif. Partai berlambang banteng itu, menyoroti upaya pemerintah dalam mengembalikan peran strategis Indonesia di panggung internasional.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memberikan apresiasi terhadap sejumlah kebijakan Presiden Prabowo, terlebih pada isu-isu kemanusiaan global, salah satunya mengenai konflik di Gaza.
“PDIP Perjuangan di dalam evaluasi 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo kami memberikan apresiasi. Presiden Prabowo juga dalam suatu semangat untuk menghadirkan kembali Indonesia di panggung dunia melalui peran yang aktif,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).
Ia menilai, langkah Prabowo yang menyatakan kesiapannya mengirim pasukan perdamaian ke Gaza seiras dengan semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) yang dulu digagas oleh Bung Karno.
Ia menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan di Gaza merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi dasar ideologi bangsa Indonesia. Karena itu, menurut Hasto, Indonesia harus mengambil peran lebih aktif dalam upaya dialog dan perdamaian dunia, khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi rakyat Palestina.
“Pancasila sebagai ideologi dunia sehingga kita harus berperan aktif menghentikan hal tersebut, dan memimpin dialog untuk perdamaian di Gaza bagi kemerdekaan Palestina yang seluas-luasnya,”
ucap Hasto.
Kendati memberikan apresiasi, Hasto juga menekankan bahwa PDIP tetap akan berperan sebagai partai penyeimbang yang memberikan masukan dan kritik konstruktif terhadap kebijakan pemerintah, khususnya program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Kita kan sebagai partai penyeimbang melihat program-program yang bersifat kerakyatan, yang berpihak kepada rakyat itulah yang kita berikan masukan, dan fraksi PDIP memberikan masukan secara komprehensif, kritik dalam evaluasi pelaksanaan yang perlu ditingkatkan,”
ujar Hasto.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setiap kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, mulai dari urusan ketahanan pangan, penanganan stunting, hingga pemenuhan gizi anak sekolah.
Hasto menilai, kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat, agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh rakyat.
“Karena di dalam desain suatu kebijakan pertama harus melihat bagaimana harapan rakyat entah kebutuhan pangan, kebutuhan untuk mengatasi stunting, kebutuhan akan gizi bagi anak-anak sekolah, dan secara sistem itu melibatkan partisipasi masyarakat misalnya,”
paparnya.
(Saepul)
