JAKARTA, PANJIRAKYAT: Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal menyoroti persoalan penyelengaraan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, terutama praktik politik uang.
“Menurut kami, itu adalah dampak dari pengawasan yang kurang ketat,” kata Haykal dalam Dialog PHP: Pilkada Pasca-Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Jakarta melansir Antara, Minggu (04/05/2025).
Menurutnya, lemahnya pengawasan dari penyelenggara pemilu turut berkontribusi terhadap maraknya praktik politik uang pada PSU.
Ia melanjutkan, rendahnya partisipasi publik pada PSU juga menjadi sorotan, yang dinilai masih kurangnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“KPU seharusnya lebih aktif mengajak warga, apalagi karena sebagian PSU hanya dilakukan di TPS tertentu. Sosialisasi harusnya bisa lebih gencar, bahkan kalau perlu dilakukan door to door,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, ketidaksertaan publik pada PSU bukan semata karena apatisme, melainkan kurangnya distribusi informasi yang mereka terima.
Dengan begitu, Haykal mendorong agar penyelenggaraan pemilu dapat lebih proaktif menjangkau pemilih pada akar rumput.
(Saepul)
