JAKARTA, PANJIRAKYAT: Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, akan memulai pekerjaannya untuk memimpin Indonesia, dengan membentuk Kabinet Merah Putih. Sampai saat ini, hanya satu-satunya partai di luar pemerintah (oposisi) PDIP.
Sementara itu, PKS partai yang tersisa dengan sinyal kuat akan bergabung pada pemerintahan terbaru ini.
Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Yogyakarta, Ludiro Madu mengatakan, langkah PDIP yang ditempuh memunculkan pertanyaan, tentang peran oposisi tunggal untuk lima tahun ke depan.
Memang sebelumnya, isu PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran memang semakin menguat hingga sebelum pemanggilan nama-nama calon anggota kabinet pemerintahan baru.
“Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bahkan pernah mengajak PDIP untuk bergabung dengan pemerintahan, dengan alasan tidak perlunya oposisi (Kompas.com, 2024). Namun, apakah benar sebuah demokrasi tidak membutuhkan oposisi?,” kata Ludiro melansir Teropongmedia.id, Sabtu (19/10/2024).
Fungsi oposisi sangatlah penting. Sebab, akan menjadi penyeimbang kekuasaan, pengawas jalannya pemerintahan, dan penyalur aspirasi masyarakat yang mungkin berbeda dengan kebijakan pemerintah. Tanpa oposisi, pemerintahan berpotensi menjadi otoriter dan abai terhadap suara kritis masyarakat.
Ludiro menjelaskan, PDIP, sebagai partai pemenang Pemilu Legislatif 2024, memiliki posisi unik untuk menjadi oposisi yang kuat. Dengan perolehan suara sebesar 22,32% (KPU, 2024), PDIP memiliki basis dukungan yang signifikan dari masyarakat. Hal ini memberikan legitimasi bagi PDIP untuk menjadi suara kritis terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.
Meski berat melawan koalisi besar yang dibentuk pemerintahan Prabowo-Gibran, PDIP dapat mengambil peran politiknya sebagai oposisi bersama kekuatan masyarakat sipil.
“Peran signifikan politik PDIP sebagai oposisi sangat dibutuhkan rakyat dengan bergandengan tangan dengan kekuatan masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuatan politik di republik ini (Sandino, 2024),” ujarnya.
Namun, menjadi oposisi tunggal bukanlah tugas yang mudah. PDIP akan menghadapi tantangan besar dalam mengimbangi kekuatan koalisi pemerintah yang menguasai mayoritas kursi di parlemen. Dengan total perolehan suara gabungan partai koalisi mencapai 63,46% (Sandino, 2024), PDIP perlu strategi jitu untuk tetap relevan dan efektif sebagai oposisi.
(Saepul)
