JAKARTA, PANJI RAKYAT: Berdasarkan amanat Undang-undang 1945, negara Indonesia tak bisa diatur dan diperintah rakyat. Karena itu, Indonesia tak boleh dikuasai oleh sebuah kelompok atau golongan-golongan tertentu menguasai Tanah Air.
Hal seiras juga ditekankan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat, Benny K. Harman dalam acara launching relawan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan yang bernama Bro Anies (BroNies) dan Launching Posko Pilihan Rakyat (PPR) yang beralamat di Komplek Bona Gabe nomor 101 Blok A2, Jalan Jatinegara Timur Raya, Jakarta Timur, pada Minggu (11/3).
BACA JUGA: Soal Penundaan Pemilu 2024, Disebut Pesanan Politik
Pernyataan yang diutarakan oleh Waketum Demokrat itu, membahas soal tema yang diambil dalam diskusi yang digelar oleh relawan Anies, yakni “Rekonstruksi Indonesia”.
Benny mengatakan, gerakan rekonstruksionis bukan berarti tak ada landasan, karena telah berlandas pada pondasi yang kokoh.
“Jadi kita ingin membangun bangsa Indonesia, masa depan yang diatur dan diperintah oleh rakyat,” ujar Benny.
Dikatakan Benny, negara tidak boleh diperintah oleh sekelompok orang atau golongan tertentu yang dikenal dengan ‘ologarki. Hal itu, telah berlandas pada Undang-undang 1945.
“Jadi, tidak boleh dikuasai oleh golongan tertentu, tidak boleh dikuasai oleh kelompok tertentu, tidak boleh dikuasai oleh oligarki, tidak boleh dikuasai oleh preman, tidak boleh dikuasai oleh mafia. Itu maunya,” kata Benny.
Ia melihat, pada saat ini yang terjadi, pemilu yang dilandaskan hanya melahirkan pemimpin-pemimpin yang pro terhadap penindasa.
“Apakah kita pernah bertanya, mengapa demokrasi elektoral hanya menghasilkan seorang maling menjadi pemimpin. Apakah pernah? Bagaimana kita menjelaskan bahwa demokrasi elektoral hanya menghasilkan preman jadi pemimpin. Bagaimana kita jelaskan? Bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa pemimpin yang kalian pilih itu justru merusak demokrasi? Itu yang terjadi,” tegas Benny.
BACA JUGA: Soal Penundaan Pemilu 2024, Disebut Pesanan Politik
Pada acara tersebut, juga turut diikuti oleh tokoh politisi, mulai dari Ketua Umum (Ketum) DPP BroNies Yusuf Blegur; wartawan senior Edy Mulyadi; CEO RMOL Teguh Santosa; aktivis dan pakar kesejahteraan sosial, Syahganda Nainggolan; Anggota DPD RI Tamsil Linrung; Wakil Ketua DPP PKS, Handi Risza; aktivis Anton Permana; dan anggota DPR RI 2009-2014 Ramadhan Pohan.
