JAKARTA, PANJIRAKYAT: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan pentingnya penerapan bahan bakar minyak (BBM) rendah sulfur sebagai upaya nayata untuk menekan emisi dan memperbaiki kualitas udara di Indonesia.
Terkait hal ini, kondisi polusi yang kian parah, terutama di kota-kota besar, maka BBM rendah sulfur bersifat solutif.
“BBM rendah sulfur adalah sebuah kebutuhan. Karena kita semua tahu kualitas udara kita saat ini kurang bagus, dan salah satu penyebabnya adalah BBM kita yang mengandung sulfur tinggi,” kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (5/10/2024).
Agus menilai, sektor transportasi merupakan penyumbang emisi terbesar yang berdampak pada penurunan kualitas udara.
Dengan begitu, pemerintah berkomitmen untuk mengambil berbagai langkah guna mengurangi dampak buruk perubahan iklim.
Tak lain, dengan menggunakan BBM sulfur lebih rendah agar lebih ramah bagi lingkungan. Upaya ini juga seiras dengan target pemerintah untuk mencapai net zero emission (NZE) pada tahun 2060.
“Mengingat penggunaan BBM dengan sulfur tinggi menjadi salah satu penyumbang emisi, maka mengganti dengan BBM rendah sulfur menjadi sebuah keharusan agar kualitas udara tidak semakin memburuk,” ucap Agus.
Untuk mengoptimalkan pelaksanaan penggunaan BBM rendah sulfur, pemerintah telah menyusun peta jalan (road map) pendistribusian bahan bakar tersebut.
Road map ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lapangan, memastikan transisi berjalan sesuai rencana.
“Peta jalan pemanfaatan BBM rendah sulfur sudah tersedia, dan tentunya pelaksanaannya akan mengikuti road map tersebut,” jelas Agus.
Berdasarkan peta jalan tersebut, distribusi BBM solar rendah sulfur akan dimulai di wilayah Jakarta, Cikampek, dan Balongan, kemudian menyusul daerah lain seperti Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku.
Sementara itu, pendistribusian bensin bersih bersulfur rendah akan dimulai dari Sumatera bagian utara, kemudian berlanjut ke bagian selatan, Banten, Jawa Tengah bagian utara, dan Kalimantan Barat.
Indonesia telah meningkatkan komitmennya dalam mengurangi emisi karbon, dengan menaikkan target Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC) menjadi 32 persen pada tahun 2030, setara dengan 912 juta ton CO2.
Sebelumnya, target pengurangan emisi adalah 29 persen atau setara dengan 835 juta ton CO2. Langkah ini menjadi bagian dari upaya global untuk menahan laju kenaikan suhu bumi dan mengurangi dampak pemanasan global.
Agus menambahkan bahwa BBM rendah sulfur merupakan salah satu solusi utama untuk mengurangi emisi yang memicu pemanasan global.
Dengan implementasi yang bertahap dan tepat sasaran, diharapkan Indonesia dapat mencapai target pengurangan emisi yang lebih ambisius serta menjaga kualitas udara yang lebih baik bagi masyarakat.
Upaya pemerintah ini menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan membangun masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.
(Saepul)
