JAKARTA, PANJIRAKYAT: Presiden Prabowo Subianto geram dengan kasus korupsi yang belakangan menjadi pembicaraan publik.
Dalam kesempatan perbincangan bersama enam pemimpin redaksi, ia mendukung adanya hukuman jera pada pelaku tindak pidana korupsi, termasuk wacana perampasan aset.
“Jangankan rakyat yang geram, saya juga geram masalah korupsi ini. Karena saya mengerti bahwa sumber daya kita sangat besar, resources sangat besar, dan yang terjadi kasarnya adalah perampokan, harus dikatakan perampokan,” ujar Prabowo, Rabu (09/04/2025).
Prabowo mengatkan, para koruptor melakukan cara licik dalam menjalani praktik kejahatan.
“Perampokan itu kadang-kadang pakai cara-cara yang sok legal. Jadi, kalau dicek tidak ada pelanggaran. Tender, tender sudah diatur pemenangnya,” ungkap Prabowo.
“Jaksa agung kadang-kadang juga geram. ‘Pak kita sudah tangkap, kita sudah ungkap, sudah berhasil menang di pengadilan negeri’ tetapi dia (koruptor) naik banding, di Mahkamah Agung, PK (peninjauan kembali), kita dikalahkan. Jadi ini masalah,” imbuhnya.
Sehingga, menurut Prabowo, akan menaikkan gaji hakim sebagai upaya dalam memberikan penindakan yang berat terhadap koruptor.
“Langkah saya dalam waktu dekat, saya sudah suruh hitung Menteri Keuangan dengan Mensesneg, saya ingin menaikkan gaji semua hakim, saya ingin naikkan secara signifikan semua hakim. Saya hitung-hitung mampu kita. Jadi memang hasil efisiensi,” jelas Prabowo.
Ia mengungkapkan, dana untuk menaikkan seluruh gaji hakim setidaknya kurang lebih sebesar Rp 12 triliun. Hasil itu, dari efisiensi pemerintah.
“Kalau tidak salah untuk meningkatkan signifikan semua hakim mungkin butuh Rp 12 triliun. Enggak sampai Rp 20 triliun. Penghematan perjalanan dinas ke luar negeri bisa naikin gaji seluruh Indonesia dan signifikan,” bebernya.
Ia menilai, hakim harus bekerja secara terhormat, agar tidak dapat disuap. Terlebih, hakim juga harus memiliki hunian yang layak.
(Saepul)
