JAKARTA, PANJIRAKYAT: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penundaan sidang praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sebagai yang kedua, setelah yang pertama ditolak hakim. Seharusnya jadwal sidang berjalan hari ini, Senin (3/3/2025).
“KPK meminta penundaan sidang praperadilan tersangka HK (Hasto Kristiyanto) kepada Hakim, karena masih melaksanakan koordinasi dan mempersiapkan materi,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.
Sidang dengan nomor praperadilan nomor perkara 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan diadili oleh Hakim Tunggal Afrizal Hadi. SIdang tersebut, untuk menguji ketetapan ketersangkaan Hasto, sah atau tidaknya berdasarkan Sprindik Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tentang dugaan suap.
Di sisi lain, sidang gugatan dengan nomor perkara 24/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL akan ditangani oleh Hakim Tunggal Rio Barten Pasaribu, untuk kembali menguji status ketersangkaan Hasto sesuai Sprindik Nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.
Diketahui sebelumnya, Tim kuasa hukum Sekretaris DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap sidang praperadilan ditunda bukan akal-akalan dari Komisi Pemberantasan korupsi (KPK)
“Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu,” kata kuasa hukum Hasto, Maqdir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Maqdir mengatakan, setelah sidang praperadilan yang ditunda oleh hakim lantaran pihak dari KPK tak menghadiri persidangan.
Ia menilai, jika perkara pokok yang menjerat Hasto sebagai tersangka sudah dilimpahkan ke pengadilan ke pengadilan, maka otomatis praperadilan yang tengah bisa dinyatakan gugur.
“Kalau itu memang betul mereka lakukan, ini bisa dimaknai bahwa dengan legislasi dan politisasi terhadap kasus ini, makin hari makin terang benderang. Kita harapkan bahwa itu tidak dilakukan oleh KPK,” ujarnya.
Ia berharap, KPK bersedia mengikuti tahapan praperadilan terlebih dulu sebelum merampungkan berkas perkara Hasto.
Kuasa hukum Hasto lainnya, Todung Mulya Lubis menyayangkan jika memang KPK memang sengaja menyelesaikan perkara agar praperadilan dinytakan gugur.
Ia menilai, ini sudah termasuk dengan tindakan perintangan penyidikan.
“Jadi, bukan saudara Hasto Kristiyanto yang melakukan ‘obstruction of justice’, tetapi juga KPK melakukannya karena tidak menghormati proses praperadilan yang kami ajukan karena hakimnya sudah ditunjuk, tanggal sidangnya sudah ditentukan dan seharusnya KPK menghormati itu,” jelas Todung.
(Saepul)
