JAKARTA, PANJIRAKYAT: inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid menilai, kegaduhan politik yang terjadi pada PDIP dan Connie Rahakundini Bakrie terkait dokumen bukti pejabat korup, dinilai sudah terlalu bias.
Ia menilai, narasi mereka akan membuka bukti dalam sebuah dokumen milik Hasto Kristiyanto, yang terkait dengan kasus Harun Masiku hanya akan memperkeruh nuansa kebangsaan.
“Saya melihat ini cenderung psywar seolah mereka punya data kasus korupsi dan kejahatan setelah Hasto diproses hukum. Malah ini hanya menjadikan masyarakat kita gaduh nggak jelas,” kata Habib Syakur, Kamis (2/1/2025).
Bilamana memang klaim mereka benar, maka, katanya, seharusnya diungkap saja.Meski tidak pada publik, hal itu bisa dilaporkan kepada pihak aparat penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).
“Kalau memang mereka punya data itu, kenapa nggak dilaporkan saja. Kenapa sekadar disimpan dan dinotariskan di Rusia. Atau memang sebenarnya data itu hanya bualan?,” ujarnya.
Terlebih lagi, muncul isu Joko Widodo (Jokowi) masuk tokoh paling terkorup dalam daftar nominasi oleh OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) yang beroperasi di Amsterdam.
Habib Syakur menduga bahwa narasi tersebut masih satu paket dengan narasi klaim data pelanggaran hukum dan korupsi ala Hasto dan Connie.
“Narasi itu dibunyikan Tempo, lalu digaungkan oleh buzzer PDIP. Padahal kita lihat materi nominasi OCCRP juga bukan riset ilmiah, artinya sebatas polling dan asumsi respondennya saja yang juga saya kira bias ya,” tukasnya.
Oleh sebab itu, Habib Syakur menantang agar PDIP maupun Connie membuka saja data yang sempat diklaim tersebut jika tidak ingin dianggai sebagai makelar kasus.
“Karena mereka sudah ngomong ya, jadi harus dibuktikan dan dibuka. Kalau tidak, kan pilihannya cuman dua ya, bohong atau memang mereka makelar kasus,” ketusnya.
Terakhir, Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid juga mendesak agar KPK segera menangkap dan menahan Hasto Kritiyanto setelah penetapan tersangka pada 23 Desember 2024 lalu.
Menurutnya, penangkan dan penahanan ini penting dilakukan saat ini agar tidak ada kesan KPK melalukan politisasi dan kriminalisasi. Bahkan lebih parah lagi Hasto kabur layaknya Harun Masiku.
“KPK saya kira harus segera menangkap dan menahan Hasto. Kecuali KPK memang sedang bermain politik transaksional,” tandas Habib Syakur.
“Jangan sampai ada kabar KPK direpotkan lagi karena tersangkanya kabur dan jadi buron,” pungkasnya.
(Saepul)
