JAKARTA, PANJIRAKYAT: Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno mengklaim, pihakya tak mendapati gangguan lingkungan signifikan efek aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat.
“Dari udara, tidak terlihat sedimentasi di pesisir. Secara umum, tambang ini tidak bermasalah,” katanya melansir katadata.
Kendati begitu, Kementerian ESDM tetap mengirim tim Inspektur Tambang. Monitoring bakal dilakukan secara intensif terhadap beberapa WIUP di Raja Ampat. Hasilnya akan jadi dasar kebijakan berikutnya.
Sebelumnya, jaringan kampanye global, Greenpeace, menemukan aktivitas pertambangan di sejumlah pulau di Raja Ampat telah membabat lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami khas setempat.
Sejumlah dokumentasi pun menunjukkan adanya limpasan tanah yang memicu sedimentasi di pesisir, yang berpotensi merusak karang dan ekosistem perairan Raja Ampat, Papua Barat.
Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Rio Rompas, mengatakan penambangan nikel di sana dapat memberikan dampak buruk, baik untuk lingkungan maupun pariwisata.
Jumlah kunjungan wisatawan berpotensi turun karena keindahan laut dan lokasi menyelam (diving) akan terganggu. “Lebih jauh juga akan berdampak pada mata pencaharian masyarakat lokal yang mengandalkan pariwisata dan laut sebagai sumber penghidupan,” kata Rio
(Saepul)
