JAKARTA, PANJIRAKYAT: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto (HK), sebagai tersangka dalam kasus korupsi buronan Harun Masiku.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan suap kepada anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Harun Masiku (HM).
Lantas, enetapan Hasto oleh KPK menambah daftar jajaran kader PDIP yang terjerat dengan kasus korupsi.
Selain Hasto, KPK juga menetapkan Donny Tri Istiqomah (DTI), yang diketahui sebagai orang kepercayaan Hasto, sebagai tersangka. Donny terlibat dalam perkara yang sama dan diduga turut berperan dalam kasus suap tersebut.
Lebih lanjut, KPK juga melakukan pencegahan terhadap Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah, yang artinya keduanya tidak dapat melakukan perjalanan ke luar negeri selama proses hukum berlangsung.
Daftar Kader PDIP Terjerat Kasus Korupsi selain Hasto
Sebelumnya, kader PDIP sekaligus eks Menteri Sosial Juliari Batubara, juga pernah terjerat dalam kasus serupa. Juliari menjadi tersangka dalam kasus korupsi bansos yang terjadi di Kementerian Sosial pada 2020, terkait penanganan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek selama pandemi COVID-19.
KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Sosial pada 4 hingga 5 Desember 2020, yang akhirnya menjerat Juliari Batubara. Juliari Batubara dijatuhi hukuman penjara 12 tahun atas perbuatannya dalam kasus tersebut.
Kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto bukanlah yang pertama di tubuh PDIP. Beberapa politisi PDIP sebelumnya juga pernah terlibat dalam kasus korupsi.
Selain itu, masih ada sejulah sosok yang pernah menjadi kasus korupsi, terdiri dari pejabat daerah hingga legislator Melansir berbagai sumber, berikut daftar kader PDIP yang pernah terkena kasus korupsi:
- Juliari Batubara – Mantan Menteri Sosial, terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19.
- Andreau Misanta Pribadi – Staf Ahli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), terkait dugaan kasus korupsi ekspor benih lobster.
- Anjay M. Priatna – Walikota Cimahi, terlibat dalam kasus korupsi proyek pengadaan pembangunan rumah sakit di kota Cimahi.
- Sri Hartini – Bupati Klaten, terjerat kasus suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
- Muhammad Samanhudi Anwar – Wali Kota Blitar, terjerat kasus korupsi proyek pembangunan sekolah lanjutan pertama di Blitar.
- Harun Masiku – Politisi PDIP, memberikan suap untuk memuluskan rencana pergantian antar waktu Nazarudin Kiemas, calon legislatif yang meraih suara terbanyak, yang meninggal dunia tiga pekan sebelum pencoblosan.
- Adriansyah – Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, terlibat dalam kasus terkait izin pertambangan.
- Soleman – Wakil Ketua DPRD Bekasi, menerima mobil untuk memuluskan proyek.
- Agus Tjondro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumbantoruan, Poltak Sitorus, dan Willem Max Tutuarima – Terlibat dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.
- Ismail Thomas – Anggota DPR, terlibat dalam kasus terkait izin pertambangan.
- Wenny Bukamo – Ketua DPC PDIP Banggai Laut, terjerat kasus suap pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemkab Banggai Laut.
Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa korupsi merupakan masalah yang melibatkan berbagai sosok yang duduk di PDIP, dan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK harus terus dilakukan untuk membersihkan dunia politik dari praktik korupsi.
(Saepul)
